Menurut PKB , Pernyataan PPP Bentuk Kekecewaan Tak Dapat Kursi Pimpinan

Kompas.com - 15/03/2018, 19:33 WIB
Sekjen PKB Abdul Kadir Karding di Kantor DPP PKB, Selasa (31/10/2017). KOMPAS.com/IHSANUDDINSekjen PKB Abdul Kadir Karding di Kantor DPP PKB, Selasa (31/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) Abdul Kadir Karding berpendapat, pernyataan Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) terkait jatah kursi Pimpinan MPR merupakan bentuk kekecewaan.

Pasalnya, PPP tidak memiliki jatah kursi dalam alat kelengkapan Dewan pasca berlakunya Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ( UU MD3).

"Ya biasalah, itu kan karena tidak dapat, mungkin kecewa, jadi wajar sajalah," ujar Karding, saat dihubungi, Kamis (15/3/2018).

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, sesuai UU MD3, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tak berhak mengisi kursi Wakil Ketua MPR.

Baca juga: PKB: Soal Kursi Pimpinan MPR, Pernyataan Sekjen PPP Ngaco

Dengan demikian, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang diusulkan PKB tak berhak menduduki kursi pimpinan MPR.

Menurut Karding, keputusan jatah kursi Pimpinan MPR untuk PKB merupakan kesepakatan politik selama pembahasan UU MD3.

Ia menilai, jika PPP memprotes penempatan jatah kursi MPR bagi PKB, maka hal yang sama seharusnya juga dilayangkan kepada PAN terkait posisi Ketua MPR dan Golkar terkait posisi Ketua DPR.

Alasannya, kedua partai tersebut bukan partai dengan perolehan suara terbanyak, tapi mendapat kursi ketua.

"Kesepakatan politiknya seperti itu," kata Karding.

Baca juga: PKB Minta PPP Legawa Meski Tak Dapat Kursi Pimpinan MPR

"Kalau mau gugat PKB, ya gugat juga PAN dan Golkar di DPR. PKS juga suaranya sedikit bisa mendudukkan Fahri (Hamzah)," lanjut dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X