KPK Gandeng Pemprov Kalimantan Barat untuk Cegah Korupsi

Rapat koordinasi ini melibatkan penjabat Gubernur Kalimantan Barat Doddy Riyadmadji, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Barat.

Kemudian, 14 kepala pemerintah Kabupaten atau Kota di Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi, dan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi, dan Kepala Ombudsman Provinsi Kalimantan Barat.

Kalimantan Barat adalah satu dari sepuluh provinsi yang tahun ini menjadi lokasi upaya pencegahan.

Sejak 2016 hingga akhir 2017, Unit Koordinator dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK telah melakukan upaya pencegahan korupsi di 24 provinsi di Indonesia.

Tahun ini, KPK melakukan perluasan daerah ke 10 provinsi. Selain Kalimantan Barat, provinsi lainnya yakni Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat.