Tepi: Upaya Pemberian Sanksi di Kasus Mahar Politik Kerap Gagal - Kompas.com

Tepi: Upaya Pemberian Sanksi di Kasus Mahar Politik Kerap Gagal

Kompas.com - 04/03/2018, 08:26 WIB
Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow, di Media Center KPU, Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2015).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow, di Media Center KPU, Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com - Regulasi yang mengatur tentang politik uang atau mahar politik makin ketat namun upaya pemberian sanksi kerap gagal. 

Hal itu disampaikan Koordinator Komite Pemilih (Tepi) Jeirry Sumampouw  di acara diskusi publik "Menciptakan Politik Bersih Tanpa Mahar Untuk Indonesia Sejahtera", yang diselenggarakan Gerakan Kasih Indonesia (Gerkindo), di Gedung Joang 45, Meteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/3/2018).

"Kita punya regulasi terkait politik uang mengalami penguatan. Tapi ada kelemahan fundamental yang tidak memungkinkan mahar politik terjerat sanksi. Upaya sampai ke pemberian sanksi yang enggak pernah berhasil," kata Jeirry.

Regulasi yang makin ketat itu, kata Jeirry, jika pasangan calon terbukti memberikan mahar, maka pencalonannya dibatalkan. Sementara, partai politik yang terbukti menerima mahar bakal dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.


(Baca juga: Kemendagri: Mahar Politik Racun Dalam Pelaksanaan Demokrasi)

Sementara sanksi yang sulit diterapkan, ia melanjutkan, dikarenakan sulitnya mencari saksi karena jarang ada yang mau melaporkan kasus tersebut. Tak jarang ditemui baik pemberi dan penerima tidak mengakui perbuatannya.

"Mungkin undang-undang bilang pemberi dan penerima akan kena sanksi pidana. Kalau gitu pemberi dan penerima diam-diam saja," ujar Jeirry.

Atau, kata dia, kalau pun ada saksi, tetapi saksi itu tak bersedia untuk memberikan keterangan.

"Maraknya mahar politik, kalau enggak ada yang mengadukan, sulit diproses atau dilakukan tindakan," ujar Jeirry.

Kemudian, Badan Pengawas Pemilu dan Panwaslu juga dinilai kerap terkendala keterbatasan kewenangan dalam memberikan sanksi.

"Ibarat Bawaslu dan Panwas diberi senjata, tapi enggak dikasih peluru," ujar Jeirry.

Sementara penegak hukum seperti polisi, dinilai kerap pasif dalam kasus semacam ini. Soal perkembangan kasus polisi melakukan OTT anggota KPU dan Panwaslu di Garut, dia berharap sanksinya akan sesuai sehingga dapat memberi efek jera terhadap praktik serupa ke depannya.


Terkini Lainnya

Kapal Motor Tenggelam di Sungai Kapuas, 1 Tewas dan 12 Hilang

Kapal Motor Tenggelam di Sungai Kapuas, 1 Tewas dan 12 Hilang

Regional
Gelombang di Perairan Talaud Capai 4 Meter, Nelayan Diimbau Hati-hati

Gelombang di Perairan Talaud Capai 4 Meter, Nelayan Diimbau Hati-hati

Regional
Percepat Perekaman E-KTP, Kemendagri Kirim Tim ke 5 Provinsi di Wilayah Timur

Percepat Perekaman E-KTP, Kemendagri Kirim Tim ke 5 Provinsi di Wilayah Timur

Nasional
5 Hari Pasca-operasi Bariatrik, Titi Wati Hanya Diizinkan Minum Susu Khusus

5 Hari Pasca-operasi Bariatrik, Titi Wati Hanya Diizinkan Minum Susu Khusus

Regional
Penjemput Wisatawan Pangandaran Dihadang Orang Tak Dikenal di Stasiun Banjar

Penjemput Wisatawan Pangandaran Dihadang Orang Tak Dikenal di Stasiun Banjar

Regional
Mendikbud: Akan Ada Simulasi Nasional Kebencanaan Secara Serempak

Mendikbud: Akan Ada Simulasi Nasional Kebencanaan Secara Serempak

Edukasi
Dua Biksu Thailand Tewas Ditembak di Kuil oleh Kelompok Bersenjata

Dua Biksu Thailand Tewas Ditembak di Kuil oleh Kelompok Bersenjata

Internasional
Di Depan Santri, Ma'ruf Sebut Dorongan Ulama Membuatnya Maju Jadi Cawapres

Di Depan Santri, Ma'ruf Sebut Dorongan Ulama Membuatnya Maju Jadi Cawapres

Nasional
Apakah Anak Perlu Belajar tentang 'Literasi Keuangan'?

Apakah Anak Perlu Belajar tentang "Literasi Keuangan"?

Edukasi
1.500 Surat Tilang Sudah Dikirim ke Pelanggar ETLE

1.500 Surat Tilang Sudah Dikirim ke Pelanggar ETLE

Megapolitan
Usai Kecelakaan, Pangeran Philip Menyetir Tidak Pakai Sabuk Pengaman

Usai Kecelakaan, Pangeran Philip Menyetir Tidak Pakai Sabuk Pengaman

Internasional
Ini Dia, Daftar Lembaga Beasiswa Belanda dari Dalam dan Luar Negeri

Ini Dia, Daftar Lembaga Beasiswa Belanda dari Dalam dan Luar Negeri

Edukasi
Bujuk PKL Mau Direlokasi, Pengelola Pasar Baru Bekasi Gratiskan Biaya Sewa Kios 6 Bulan

Bujuk PKL Mau Direlokasi, Pengelola Pasar Baru Bekasi Gratiskan Biaya Sewa Kios 6 Bulan

Megapolitan
Polisi Sebut Truk Pasir Kelebihan Tonase Pemicu Kecelakaan di Tasikmalaya

Polisi Sebut Truk Pasir Kelebihan Tonase Pemicu Kecelakaan di Tasikmalaya

Regional
Polisi Targetkan Korban Kecelakaan Lalu Lintas dari Kaum Milenial Berkurang hingga 30 Persen

Polisi Targetkan Korban Kecelakaan Lalu Lintas dari Kaum Milenial Berkurang hingga 30 Persen

Megapolitan

Close Ads X