Kemendagri: Mahar Politik Racun Dalam Pelaksanaan Demokrasi - Kompas.com

Kemendagri: Mahar Politik Racun Dalam Pelaksanaan Demokrasi

Kompas.com - 03/03/2018, 21:03 WIB
Calon gubernur Sulawesi Tenggara 2018-2023, Asrun (kedua kiri) dikawal petugas saat tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (28/2/2018) malam. KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra, cagub Sultra Asrun, mantan Kepala BPKAD Kendari Fatmawati Faqih dan pemilik dan Direktur PT Indo Jaya dan PT Sarana Bangun Nusantara Hasmun Hamzah.ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI Calon gubernur Sulawesi Tenggara 2018-2023, Asrun (kedua kiri) dikawal petugas saat tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (28/2/2018) malam. KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra, cagub Sultra Asrun, mantan Kepala BPKAD Kendari Fatmawati Faqih dan pemilik dan Direktur PT Indo Jaya dan PT Sarana Bangun Nusantara Hasmun Hamzah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kemendagri, Suhajar Diantoro, mengatakan mahar politik merupakan racun dalam demokrasi.

Ia mengemukakan hal tersebut dalam diskusi publik "Menciptakan Politik Bersih Tanpa Mahar Untuk Indonesia Sejahtera", yang diselenggarakan Gerakan Kasih Indonesia (Gerkindo), di Gedung Joang 45, Meteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/3/2018).

Suhajar mengatakan, praktik demokrasi dalam proses pemilihan kepala daerah melalui pemilihan umum terciderai bila dilakukan dengan mahar politik. Sebab, mahar politik merupakan tindak pidana.

" Mahar politik adalah racun di dalam pelaksanaan demokrasi kita. Ini adalah tindak pidana," kata Suhajar.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, lanjut Suhajar, sanksi untuk yang melakukan mahar politik jelas, yakni penjara 72 bulan plus denda maksimal Rp 1 miliar.

Namun masih ada yang berani melakukam praktik mahar. Biaya politik, kata dia, memang ada. Namun, hanya pada batasan tertentu hal itu diperbolehkan.

Ia menyadari,  bantuan dana untuk partai politik masih kecil. Persentasenya di APBN nilainya hanya 0,016 persen.

"Padahal parpol ini adalah sebuah institusi yang dibangun dan fokus pembangunannya politik dalam negara demokrasi," ujar Suhajar.

Karena itu, sebagai bentuk dukungan dan memperkuat partai politik, pemerintah menaikan dana parpol Rp 108 persuara ke Rp 1.000 persuara.

"Kenapa karena sesungguhnya dalam demokrasi, parpol itu jembatan penghubung antara rakyat dan pemerintah," ujar Suhajar.


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Jokowi Minta Cek Kebenaran Pernyataan Prabowo | Timses Jokowi Adukan Media

[POPULER NASIONAL] Jokowi Minta Cek Kebenaran Pernyataan Prabowo | Timses Jokowi Adukan Media

Nasional
Menumpuknya KTP Elektronik di Kantor-Kantor Kelurahan Jakut

Menumpuknya KTP Elektronik di Kantor-Kantor Kelurahan Jakut

Megapolitan
Usai Ramai Twit soal Presiden Baru, CEO Bukalapak Bertemu Jokowi Hari Ini

Usai Ramai Twit soal Presiden Baru, CEO Bukalapak Bertemu Jokowi Hari Ini

Nasional
Penembakan di Sebuah Pabrik di AS, Lima Orang Dilaporkan Tewas

Penembakan di Sebuah Pabrik di AS, Lima Orang Dilaporkan Tewas

Internasional
[POPULER NUSANTARA] Skripsi #2019GantiPresiden | Hari Pertama Kerja Gubernur Jatim Khofifah

[POPULER NUSANTARA] Skripsi #2019GantiPresiden | Hari Pertama Kerja Gubernur Jatim Khofifah

Regional
Saat Pengemudi Ojek Online Tak Terima Ditegur Petugas Sekuriti Mal

Saat Pengemudi Ojek Online Tak Terima Ditegur Petugas Sekuriti Mal

Megapolitan
[POPULER MEGAPOLITAN] Cekcok Warga karena Masakan Daging Babi | Petugas Temukan Arwana Emas | Kerumuman Ojek Online di Mal Kasablanka

[POPULER MEGAPOLITAN] Cekcok Warga karena Masakan Daging Babi | Petugas Temukan Arwana Emas | Kerumuman Ojek Online di Mal Kasablanka

Megapolitan
Senin Depan, Surat Suara di DKI Mulai Dilipat

Senin Depan, Surat Suara di DKI Mulai Dilipat

Megapolitan
Tawarkan PSK Melalui Akun WeChat, Pria di Batam Diamankan Polisi

Tawarkan PSK Melalui Akun WeChat, Pria di Batam Diamankan Polisi

Regional
Diinterogasi karena Berbahasa Spanyol, 2 Warga AS Gugat Pemerintah

Diinterogasi karena Berbahasa Spanyol, 2 Warga AS Gugat Pemerintah

Internasional
Warga Nigeria Ditemukan Tewas di Koja, Jakarta Utara

Warga Nigeria Ditemukan Tewas di Koja, Jakarta Utara

Megapolitan
Bentrok Dengan Polisi, 5 Warga Bima Dilarikan ke Rumah Sakit

Bentrok Dengan Polisi, 5 Warga Bima Dilarikan ke Rumah Sakit

Regional
Ikan Arwana Emas yang Ditemukan di Kali Utan Kayu Mati

Ikan Arwana Emas yang Ditemukan di Kali Utan Kayu Mati

Megapolitan
BMKG: Waspadai Hujan Disertai Angin Kencang di Jaksel dan Jaktim

BMKG: Waspadai Hujan Disertai Angin Kencang di Jaksel dan Jaktim

Megapolitan
Prabowo Bertekad Bangun Pemerintahan yang Tak Ada Koruptornya

Prabowo Bertekad Bangun Pemerintahan yang Tak Ada Koruptornya

Nasional

Close Ads X