Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Akui Butuh Waktu untuk Alihkan Dukungan Konstituen dari Prabowo kepada Jokowi

Kompas.com - 23/02/2018, 11:12 WIB
Kristian Erdianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar mengakui, saat ini masih banyak konstituennya yang mendukung Prabowo ketimbang Joko Widodo.

Hal itu terjadi karena pada Pilpres 2014 Golkar mendukung pasangan Prabowo-Hatta Rajasa.

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, perlu waktu bagi partainya untuk mengalihkan dukungan konstituen Golkar kepada Jokowi.

"Harus diakui bahwa kontribusi Golkar dalam Pilpres 2014 yang mendukung Prabowo sangat signifikan. Perlu waktu yang cukup untuk mengalihkan dukungan pemilih Golkar ke Pak Jokowi," ujar Ace kepada Kompas.com, Jumat (23/2/2018).

Baca juga: Survei Median: Konstituen Golkar, PPP, dan Hanura Pilih Prabowo daripada Jokowi

Anggota Komisi II DPR Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/10/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Anggota Komisi II DPR Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/10/2017).
Ace mengungkapkan, gerakan Golkar untuk menyosialisasikan Jokowi sebagai capres pada Pilpres 2019 belum dilakukan secara maksimal. Demikian pula dengan sosialisasi calon legislatif tahun 2019.

Tahapan pemilu legislatif baru akan dimulai pada pertengahan tahun ini. Sementara sosialisasi baru bergerak pada level struktural partai.

"Kekuatan Partai Golkar kan justru ada pada kader-kader partai yang berada di akar rumput yang bergerak dalam pemilihan legislatif," ujarnya.

Baca juga: Elektabilitas Jokowi Turun, PDI-P Akui Sektor Ekonomi Belum Optimal

Berdasarkan survei Media Survei Nasional (Median) 1-9 Februari 2018, konstituen atau pemilih Partai Golkar lebih banyak yang memilih Prabowo Subianto ketimbang Joko Widodo jika pilpres digelar saat ini.

Padahal, parpol tersebut merupakan parpol pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Dari responden yang memilih Partai Golkar, hanya 23,9 persen yang mendukung Jokowi jika pilpres digelar saat ini. Sementara 35,2 persen konstituen Golkar justru menjatuhkan pilihan kepada Prabowo.

Baca juga: Survei Median: Elektabilitas Jokowi Turun karena Masalah Ekonomi

Padahal, Golkar sudah mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi sebagai capres 2019. Poster kader Golkar yang menggunakan foto Jokowi juga sudah dipasang di sejumlah lokasi.

"Tetapi, ternyata keinginan elite Golkar tidak sejalan dengan pilihan konstituennya," kata Direktur Eksekutif Median Rico Marbun saat merilis hasil surveinya di Jakarta, Kamis (22/2/2018).

Kompas TV Elektabilitas Joko Widodo masih mengungguli elektabilitas Prabowo Subianto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com