Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Proyek Infrastruktur Bagai Dua Sisi Mata Pisau untuk Elektabilitas Jokowi

Kompas.com - 23/02/2018, 09:57 WIB
Moh. Nadlir,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Kasus kecelakaan kerja pada sejumlah proyek infrastruktur pemerintah dianggap menjadi salah satu faktor paling besar yang membuat elektabilitas Presiden Joko Widodo turun.

Berulangnya peristiwa ini membuat pemerintah akhirnya mengambil kebijakan menunda sementara semua pekerjaan tol layang (elevated) di Indonesia.

"Runtuhnya beberapa infrastruktur lebih keras berpengaruh ke elektabilitas (Jokowi)," ujar pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, melalui pesan singkat, Jumat (23/2/2018).

Alasannya, proyek-proyek infrastruktur tersebut kata Hendri, seperti simbol, trofi atau piala Jokowi.

Baca juga: Survei Median: Elektabilitas Jokowi dan Prabowo Turun, Tokoh Lain Naik

Sebelumnya, Jokowi menuai banyak pujian karena fokus menggenjot infrastruktur dalam negeri.

Pakar komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri SatrioKOMPAS.com/Nabilla Tashandra Pakar komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio
Oleh karena itu, dengan banyaknya kasus kecelakaan kerja pada proyek infrastruktur, hal itu jelas akan membuat Jokowi sulit menjaga elektabilitasnya tetap tinggi.

"(Jokowi) kolektor infrastruktur. Kalau roboh terus, (Jokowi) bakal repot nahan elektabilitasnya turun," katanya.

Menurut Hendri, pemerintah bisa saja tak mengambil jalan moratorium terhadap semua proyek infrastruktur jalan layang.

Dengan catatan, perhitungannya tepat dan matang atas dampak yang timbul dari kecelakaan kerja pada proyek infrastruktur tersebut.

Baca juga: Cak Imin: Kalau Pembangunan Infrastruktur Kisruh, Presiden yang Kena

Apalagi, pemerintah telah membentuk Komite Keselamatan Konstruksi.

Komite ini bertugas memastikan aspek keamanan dalam setiap pekerjaan konstruksi terpenuhi untuk mencegah kecelakaan.

"Jika perhitungannya matang, pasti tidak perlu moratorium," kata Hendri.

Hendri tak memungkiri, ada faktor lain yang menggerus elektabilitas Jokowi.

Contohnya, insiden pelarangan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Paspampres beberapa waktu lalu saat final Piala Presiden walaupun sejatinya persoalan itu murni bukan kesalahan Jokowi.

"Iya itu bisa jadi salah satu faktor, tetapi enggak banyak," ucap Hendri.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com