Salin Artikel

Golkar Akui Butuh Waktu untuk Alihkan Dukungan Konstituen dari Prabowo kepada Jokowi

Hal itu terjadi karena pada Pilpres 2014 Golkar mendukung pasangan Prabowo-Hatta Rajasa.

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, perlu waktu bagi partainya untuk mengalihkan dukungan konstituen Golkar kepada Jokowi.

"Harus diakui bahwa kontribusi Golkar dalam Pilpres 2014 yang mendukung Prabowo sangat signifikan. Perlu waktu yang cukup untuk mengalihkan dukungan pemilih Golkar ke Pak Jokowi," ujar Ace kepada Kompas.com, Jumat (23/2/2018).

Tahapan pemilu legislatif baru akan dimulai pada pertengahan tahun ini. Sementara sosialisasi baru bergerak pada level struktural partai.

"Kekuatan Partai Golkar kan justru ada pada kader-kader partai yang berada di akar rumput yang bergerak dalam pemilihan legislatif," ujarnya.

Berdasarkan survei Media Survei Nasional (Median) 1-9 Februari 2018, konstituen atau pemilih Partai Golkar lebih banyak yang memilih Prabowo Subianto ketimbang Joko Widodo jika pilpres digelar saat ini.

Padahal, parpol tersebut merupakan parpol pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Dari responden yang memilih Partai Golkar, hanya 23,9 persen yang mendukung Jokowi jika pilpres digelar saat ini. Sementara 35,2 persen konstituen Golkar justru menjatuhkan pilihan kepada Prabowo.

Padahal, Golkar sudah mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi sebagai capres 2019. Poster kader Golkar yang menggunakan foto Jokowi juga sudah dipasang di sejumlah lokasi.

"Tetapi, ternyata keinginan elite Golkar tidak sejalan dengan pilihan konstituennya," kata Direktur Eksekutif Median Rico Marbun saat merilis hasil surveinya di Jakarta, Kamis (22/2/2018).

https://nasional.kompas.com/read/2018/02/23/11125181/golkar-akui-butuh-waktu-untuk-alihkan-dukungan-konstituen-dari-prabowo

Terkini Lainnya

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke