Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Median: Konstituen Golkar, PPP dan Hanura Pilih Prabowo dibanding Jokowi

Kompas.com - 22/02/2018, 16:50 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Konstituen atau pemilih Partai Golkar, PPP, Hanura dan PAN lebih banyak yang memilih Prabowo Subianto ketimbang Joko Widodo apabila pilpres digelar saat ini.

Padahal, keempat parpol tersebut merupakan parpol pendukung pemerintahan Joko Widodo Jusuf Kalla.

Hal ini terlihat dari survei Media Survei Nasional (Median) 1-9 Februari 2018.

Dari responden yang memilih Partai Golkar, hanya 23,9 persen yang mendukung Jokowi apabila pilpres digelar saat ini. Sebanyak 35,2 persen konstituen Golkar justru menjatuhkan pilihannya ke Prabowo.

Padahal, Golkar sudah mendeklarasikan dukungan ke Jokowi sebagai capres 2019. Poster kader Golkar yang menggunakan foto Jokowi juga sudah dipasang di bebagai lokasi.

"Tapi ternyata keinginan elite Golkar tidak sejalan dengan pilihan konstituennya," kata Direktur Eksekutif Median Rico Marbun saat merilis hasil surveinya di Jakarta, Kamis (22/2/2018).

Hal yang sama terjadi pada PPP. Partai ka'bah sudah mendeklarasikan dukungannya kepada Jokowi.

(Baca juga: Survei Median: Basis Pemilih Jokowi Berpendidikan Rendah)

 

Namun, pemilih PPP yang memilih Jokowi hanya 12,9 persen. Angka ini kalah dibandingkan yang memilih Prabowo, sebesar 19,0 persen.

Begitu juga Hanura, saat ini sudah mendeklarasikan dukungan ke Jokowi untuk periode keduanya.

Bahkan, berbeda dengan Golkar dan PPP yang baru datang belakangan, Hanura sejak awal masuk dalam barisan pengusung Jokowi-JK di Pilpres 2014.

Berdasarkan survei, konstituen Hanura yang memilih Jokowi hanya 10 persen. 30 persen lainnya menjatuhkan pilihan ke Prabowo.

"Nah ini kenapa Hanura suaranya gitu-gitu aja walaupun dukung Jokowi? Karena konstituennya bertentangan dengan elitnya," ucap Rico.

Terakhir, konstituen PAN sebagai partai pendukung pemerintah juga lebih banyak yang mendukung Prabowo, yakni sebesar 27,5 persen. Hanya 20 persen konstituen PAN yang memilih Jokowi.

Namun, berbeda dengan tiga partai sebelumnya, PAN hingga saat ini memang belum mendeklarasikan dukungan ke Jokowi di Pilpres 2019.

(Baca juga: Survei Median: Elektabilitas Jokowi dan Prabowo Turun, Tokoh Lain Naik)

 

Dengan demikian, hanya PDI-P, Nasdem dan PKB sebagai parpol pendukung pemerintah yang konstituennya cukup solid mendukung Jokowi.

PDI-P misalnya, 70,5 persen pemilihnya menyatakan akan memilih Jokowi di Pilpres. Pemilih Partai Nasdem, sebanyak 72,4 persen juga menjatuhkan pilihannya ke Jokowi. Sementara di basis pemilih PKB, yang menjatuhkan pilihan ke Jokowi sebanyak 49,3 persen.

Rico mengatakan, data ini menunjukkan bahwa dukungan parpol yang besar terhadap Jokowi tidak terlalu berpengaruh pada sisi elektoral. Sebab, mayoritas parpol pendukung justru tak bisa membuat pemilihnya tertarik untuk memilih Jokowi.

Meski begitu, ia menilai Jokowi tidak perlu terlalu khawatir karena basis dukungan dari parpol tidak lah menentukan. Misalnya pada 2014 lalu, dukungan parpol ke Jokowi jauh lebih kecil dari Prabowo-Hatta justru bisa memenangkan pertarungan.

Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih. Sampel berjumlah 1000 responden, dengan margin of error kurang lebih 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel dipilih secara random dengan teknik Multi-stage Random Sampling.

Kompas TV Pemilu 2019 berpeluang besar hanya akan diikuti oleh dua bakal calon presiden yaitu petahana Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Target Penangkapan Harun Masiku, KPK: Lebih Cepat, Lebih Baik

Soal Target Penangkapan Harun Masiku, KPK: Lebih Cepat, Lebih Baik

Nasional
Golkar: Warga Jabar Masih Ingin Ridwan Kamil jadi Gubernur 1 Periode Lagi

Golkar: Warga Jabar Masih Ingin Ridwan Kamil jadi Gubernur 1 Periode Lagi

Nasional
Menko Polhukam Sebut Situs Judi “Online” Susupi Laman-laman Pemerintah Daerah

Menko Polhukam Sebut Situs Judi “Online” Susupi Laman-laman Pemerintah Daerah

Nasional
Pengacara Staf Hasto Klaim Penyidik KPK Minta Maaf

Pengacara Staf Hasto Klaim Penyidik KPK Minta Maaf

Nasional
SYL Disebut Minta Anak Buah Tak Layani Permintaan Atas Namanya

SYL Disebut Minta Anak Buah Tak Layani Permintaan Atas Namanya

Nasional
Menkominfo Ancam Tutup Telegram jika Surat Peringatan Ketiga Tidak Digubris

Menkominfo Ancam Tutup Telegram jika Surat Peringatan Ketiga Tidak Digubris

Nasional
Polri Ungkap Ayah Eki Pernah Diperiksa Propam, tapi Tak Langgar Aturan

Polri Ungkap Ayah Eki Pernah Diperiksa Propam, tapi Tak Langgar Aturan

Nasional
Menko Polhukam Ungkap Modus Jual-Beli Rekening Judi Online, Masuk ke Desa-desa

Menko Polhukam Ungkap Modus Jual-Beli Rekening Judi Online, Masuk ke Desa-desa

Nasional
Airlangga Sodorkan Ketua HIPMI dan Anak Akbar Tanjung Jadi Cawagub Bobby di Sumut

Airlangga Sodorkan Ketua HIPMI dan Anak Akbar Tanjung Jadi Cawagub Bobby di Sumut

Nasional
Romo Magnis: Kekompakan DPR dan Eksekutif Bisa Hancurkan Demokrasi

Romo Magnis: Kekompakan DPR dan Eksekutif Bisa Hancurkan Demokrasi

Nasional
Polisi Ungkap Saka Tatal Cenderung Bohong Saat Diperiksa Tahun 2016

Polisi Ungkap Saka Tatal Cenderung Bohong Saat Diperiksa Tahun 2016

Nasional
Siap Lawan Ahok hingga Edy Rahmayadi di Pilkada Sumut, Bobby: Kita Tarung Gagasan

Siap Lawan Ahok hingga Edy Rahmayadi di Pilkada Sumut, Bobby: Kita Tarung Gagasan

Nasional
BMKG Sebut 5 Provinsi Rawan Karhutla dan Kekeringan Saat Kemarau, Ini Daftarnya

BMKG Sebut 5 Provinsi Rawan Karhutla dan Kekeringan Saat Kemarau, Ini Daftarnya

Nasional
Guru Besar UI Kritik Penggunaan Hukum Sebagai Senjata Politik di Indonesia

Guru Besar UI Kritik Penggunaan Hukum Sebagai Senjata Politik di Indonesia

Nasional
PBB Jelaskan Alasan Yusril Tanda Tangan Surat Permohonan SK Pimpinan Baru ke Kemenkumham

PBB Jelaskan Alasan Yusril Tanda Tangan Surat Permohonan SK Pimpinan Baru ke Kemenkumham

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com