Presiden Minta Polri Tindak Tegas Penyerang Rumah Ibadah dan Pemuka Agama

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo meminta aparat kepolisian untuk tegas dalam menindak pelaku penyerangan rumah ibadah dan pemuka agama.

"Saya sampaikan, Polri harus tegas untuk urusan-urusan seperti itu," ujar Presiden Jokowi saat dijumpai di Kompleks Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (21/2/2018).

Presiden menegaskan, keamanan masayarakat secara umum dan tempat ibadah serta pemuka agama secara khusus merupakan tanggung jawab Polri.

"Semuanya harus dijaga. Jangan sampai ada kejadian-kejadian yang terus menerus seperti itu," ujar Presiden.

Presiden sudah meminta Polri memberikan laporan soal serangkaian peristiwa penyerangan tempat ibadah dan pemuka agama.

(Baca juga: Wiranto: 21 Kali Penyerangan ke Tokoh Agama, 15 Kali Pelakunya Tidak Waras)

Presiden juga ingin mengetahui apakah sederet peristiwa yang terjadi dalam rentang tidak terlalu jauh itu merupakan peristiwa yang terstruktur dan sistematis, atau justru insidental.

"Saya sudah meminta agar dituntaskan masalah ini, dilihat betul secara detail, apakah memang benar-benar kriminalitas biasa atau tidak. Saya belum mendapatkan laporan detail mengenai itu," ujar Presiden Jokowi.

Diketahui, sejumlah kekerasan terhadap pemuka agama terjadi dalam beberapa pekan terakhir.

Misalnya, penyerangan terhadap pemimpin Pesantren Al Hidayah KH Umar Basri bin Sukrowi di Cicalengka, Bandung, Jawa Barat. Saat KH Umar Basri tengah berzikir, seorang pria masuk masjid dan langsung menganiayanya pada 27 Januari 2018.

Kemudian, tokoh Persatuan Islam Indonesia (Persis), HR Prawoto, meninggal di rumah sakit setelah dianiaya seseorang yang diduga mengalami depresi (sakit jiwa) pada awal Februari.

(Baca juga: Mendagri Yakin Penyerangan Pemuka Agama Tidak Ada Kaitannya dengan Politik)

Lalu, kejadian penolakan seorang biksu bernama Mulyanto Nurhalim dari sejumlah warga Kampung Baru RT 001/001 Desa Babat, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, pada 7 Februari silam.

Terakhir, Minggu, 11 Februari 2018, orang tak dikenal menyerang Gereja Santa Lidwina, Bedog, Sleman, Yogyakarta, saat misa dilaksanakan. Umat yang sedang menghadiri misa terluka, begitu pula dengan Pastor Karl-Edmund Prier, biasa dipanggil Romo Prier, yang sedang memimpin misa.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, Polri bekerja sama dengan aparat keamanan lainnya tengah menyelidiki apakah beberapa peristiwa penyerangan terhadap pemuka agama merupakan hasil by design kelompok tertentu untuk mengganggu situasi menjelang pilkada atau tidak.

Sampai penyelidikan tersebut selesai, Wiranto pun meminta agar masyarakat tidak berspekulasi terlebih dahulu soal peristiwa-peristiwa itu.

Diketahui, sejumlah kekerasan terhadap pemuka agama terjadi dalam beberapa pekan terakhir.

Misalnya, penyerangan terhadap pimpinan Pesantren Al Hidayah, KH Umar Basri bin Sukrowi, di Cicalengka, Bandung, Jawa Barat. Saat tengah berzikir, seorang pria masuk masjid dan langsung menganiaya Umar Basri pada 27 Januari 2018.

Kemudian, tokoh Persatuan Islam Indonesia (Persis), HR Prawoto, meninggal di rumah sakit setelah dianiaya seseorang yang diduga mengalami depresi (sakit jiwa) pada awal Februari.

(Baca juga: Mendagri Yakin Penyerangan Pemuka Agama Tidak Ada Kaitannya dengan Politik)

Lalu kejadian penolakan seorang biksu bernama Mulyanto Nurhalim dari sejumlah warga Kampung Baru RT 01/01 Desa Babat, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, pada 7 Februari silam,

Terakhir, Minggu, 11 Februari 2018, orang tak dikenal menyerang Gereja Santa Lidwina, Bedog, Sleman, Yogyakarta, saat misa dilaksanakan. Umat yang sedang menghadiri misa terluka, begitu pula dengan Pastor Karl-Edmund Prier, biasa dipanggil Romo Prier, yang sedang memimpin misa.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, Polri bekerja sama dengan aparat keamanan lainnya tengah menyelidiki apakah beberapa peristiwa penyerangan terhadap pemuka agama merupakan hasil dari 'by design' kelompok tertentu untuk mengganggu situasi menjelang Pilkada atau tidak.

Sampai penyelidikan tersebut rampung, Wiranto pun meminta agar masyarakat tidak berspekulasi terlebih dahulu soal peristiwa-peristiwa itu.