Kelola Dana Rp 320 Triliun, BPJS Ketenagakerjaan Minta Pendampingan KPK

Kompas.com - 21/02/2018, 19:35 WIB
Logo KPK KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Logo KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaaan meminta pendampingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal operasional dan tata kelola kebijakan agar berjalan dengan baik.

Salah satunya karena BPJS Ketenagakerjaan mengelola dana yang tak sedikit yakni mencapai Rp 320 trilun.

"Karena kelolaan dana yang ini terbesar Rp 320 triliun," kata Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (21/2/2018).

BPJS Ketenagakerjaan, kata Pahala, juga ingin bermitra atau didampingi KPK dalam mengahadapi intervensi dari dalam maupun luar.


Tak hanya itu, BPJS Ketenagakerjaan meminta pendampingan operasional supaya direksinya bisa lebih baik.

(Baca juga: Kecelakaan Berulang, BPJS Ketenagakerjaan Minta Seluruh Proyek Konstruksi Didaftarkan)

 

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto saat acara seminar BPJS Ketenagakerjaan di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (23/11/2017).KOMPAS.com/PRAMDIA ARHANDO JULIANTO Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto saat acara seminar BPJS Ketenagakerjaan di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (23/11/2017).
Termasuk membuat MoU yang isinya memuat ketentuan BPJS Ketenagakerjaan bisa dengan leluasa meminta pendapat atau arahan kebijakan sehingga tata kelola yang lebih baik bisa dipastikan berjalan.

 

Komitmen

Di kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan, kerja sama tersebut merupakan komitmen lembaganya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Agus juga mengatakan, KPK menyanggupi untuk memberikan pendampingan tersebut.

"Oleh karena itu hari ini kami membangun kerja sama yang akan kita wujudkan dalam MoU nanti, untuk pendampingan agar kami jajaran direksi dapat melaksanakan tugas-tugas kelembagaan ini secara lebih kredeibel, akuntabel, dan juga lebih governance," ujar Agus.

Pihaknya berterima kasih karena selama ini KPK sudah memberi perhatian dan mengingatkan agar BPJS Ketenagakerjaan mengelola jaminan sosial dengan baik.

"Kami menyadari bahwa BPJS Ketenagakerjaan ini semakin lama semakin besar jumlahnya, karena yang kami kelola juga makin besar saat ini jumlah dana yang kami kelola Rp 320 triliun," ujar Agus.

Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan menurut dia juga semakin besar. Tercatat ada 45 juta peserta dengan jumlah 26,5 juta peserta aktif. "Tentunya ini perlu pengawalan yang serius agar tata kelola BPJS benar-benar lebih baik dan kredibel," ujar Agus.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X