Kelola Dana Rp 320 Triliun, BPJS Ketenagakerjaan Minta Pendampingan KPK

Kompas.com - 21/02/2018, 19:35 WIB
Logo KPK KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Logo KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaaan meminta pendampingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal operasional dan tata kelola kebijakan agar berjalan dengan baik.

Salah satunya karena BPJS Ketenagakerjaan mengelola dana yang tak sedikit yakni mencapai Rp 320 trilun.

"Karena kelolaan dana yang ini terbesar Rp 320 triliun," kata Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (21/2/2018).

BPJS Ketenagakerjaan, kata Pahala, juga ingin bermitra atau didampingi KPK dalam mengahadapi intervensi dari dalam maupun luar.

Tak hanya itu, BPJS Ketenagakerjaan meminta pendampingan operasional supaya direksinya bisa lebih baik.

(Baca juga: Kecelakaan Berulang, BPJS Ketenagakerjaan Minta Seluruh Proyek Konstruksi Didaftarkan)

 

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto saat acara seminar BPJS Ketenagakerjaan di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (23/11/2017).KOMPAS.com/PRAMDIA ARHANDO JULIANTO Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto saat acara seminar BPJS Ketenagakerjaan di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (23/11/2017).
Termasuk membuat MoU yang isinya memuat ketentuan BPJS Ketenagakerjaan bisa dengan leluasa meminta pendapat atau arahan kebijakan sehingga tata kelola yang lebih baik bisa dipastikan berjalan.

 

Komitmen

Di kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan, kerja sama tersebut merupakan komitmen lembaganya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Agus juga mengatakan, KPK menyanggupi untuk memberikan pendampingan tersebut.

"Oleh karena itu hari ini kami membangun kerja sama yang akan kita wujudkan dalam MoU nanti, untuk pendampingan agar kami jajaran direksi dapat melaksanakan tugas-tugas kelembagaan ini secara lebih kredeibel, akuntabel, dan juga lebih governance," ujar Agus.

Pihaknya berterima kasih karena selama ini KPK sudah memberi perhatian dan mengingatkan agar BPJS Ketenagakerjaan mengelola jaminan sosial dengan baik.

"Kami menyadari bahwa BPJS Ketenagakerjaan ini semakin lama semakin besar jumlahnya, karena yang kami kelola juga makin besar saat ini jumlah dana yang kami kelola Rp 320 triliun," ujar Agus.

Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan menurut dia juga semakin besar. Tercatat ada 45 juta peserta dengan jumlah 26,5 juta peserta aktif. "Tentunya ini perlu pengawalan yang serius agar tata kelola BPJS benar-benar lebih baik dan kredibel," ujar Agus.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Nasional
Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Nasional
Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Nasional
Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi  B-737-MAX-8?

Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi B-737-MAX-8?

Nasional
PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

Nasional
Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Nasional
Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Nasional
Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Nasional
Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Nasional
Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

Nasional
BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

Nasional
BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

Nasional
Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Nasional
Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X