Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Instruksikan Polda-Polres Amankan Tempat Ibadah dan Pemuka Agama

Kompas.com - 19/02/2018, 12:06 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Syafruddin menginstruksikan Kepala Polri Daerah (Kapolda) se-Indonesia meningkatkan pengamanan terhadap tempat ibadah sekaligus pemuka agama di daerahnya masing-masing.

Instruksi tersebut disampaikan Syafruddin dalam konferensi video dari Ruang Pusat Data dan Analisis Mabes Polri Jakarta, Senin (19/2/2018) pagi.

"Diingatkan oleh Bapak Wakapolri tadi kepada seluruh Kapolda untuk mengingatkan kepada seluruh Kapolres meningkatkan pengamanan terhadap tokoh agama dan tempat-tempat ibadah. Demikian hasil rapatnya," ujar Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto kepada wartawan, usai konferensi video.

Setyo menegaskan, jangan sampai peristiwa penyerangan di rumah ibadah sekaligus pemuka agama yang terjadi waktu belakangan, terulang kembali.

(Baca juga: Kapolri Instruksikan Para Kapolda Cegah Penyerangan Pemuka Agama Terulang)

Sebab, peristiwa tersebut bukan hanya menyisakan kerusakan fisik orang atau bangunan, namun juga memunculkan tindak pidana baru, yakni penyebaran informasi palsu di masyarakat melalui media sosial.

"Ini menjadi penting karena beberapa waktu lalu ada kejadian-kejadian, yang memang betul faktanya demikian. Ada penganiayaan tokoh agama, tapi kemudian berkembang adanya beberapa isu yang tidak benar. Diisukan tidak sesuai dengan faktanya," kata Setyo.

Bentuk pengamanan rumah ibadah serta pemuka agama, yakni berbentuk penempatan personel dari gabungan Polda dengan Polres setempat.

"Kemudian, untuk kejadian yang sudah berlangsung, Mabes Polri back up, mengirimkan tim untuk membantu Polda-Polda mengungkap tuntas. Ini saya sampaikan, Polri serius untuk mengungkap kasus-kasus itu (penyerangan tempat ibadah dan pemuka agama)," ujar Setyo.

(Baca juga: Menag: Penyerangan Pemuka Agama Tidak Dibenarkan dengan Alasan Apapun)

Diketahui, sejumlah kekerasan terhadap pemuka agama terjadi dalam beberapa pekan terakhir.

Misalnya, penyerangan terhadap pimpinan Pesantren Al Hidayah, KH Umar Basri bin Sukrowi, di Cicalengka, Bandung, Jawa Barat. Saat tengah berzikir, seorang pria masuk masjid dan langsung menganiaya Umar Basri pada 27 Januari 2018.

Kemudian, tokoh Persatuan Islam Indonesia (Persis), HR Prawoto, meninggal di rumah sakit setelah dianiaya seseorang yang diduga mengalami depresi (sakit jiwa) pada awal Februari.

(Baca juga: Mendagri Yakin Penyerangan Pemuka Agama Tidak Ada Kaitannya dengan Politik)

Lalu kejadian penolakan seorang biksu bernama Mulyanto Nurhalim dari sejumlah warga Kampung Baru RT 01/01 Desa Babat, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, pada 7 Februari silam,

Terakhir, Minggu, 11 Februari 2018, orang tak dikenal menyerang Gereja Santa Lidwina, Bedog, Sleman, Yogyakarta, saat misa dilaksanakan. Umat yang sedang menghadiri misa terluka, begitu pula dengan Pastor Karl-Edmund Prier, biasa dipanggil Romo Prier, yang sedang memimpin misa.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, Polri bekerja sama dengan aparat keamanan lainnya tengah menyelidiki apakah beberapa peristiwa penyerangan terhadap pemuka agama merupakan hasil dari 'by design' kelompok tertentu untuk mengganggu situasi menjelang Pilkada atau tidak.

Sampai penyelidikan tersebut rampung, Wiranto pun meminta agar masyarakat tidak berspekulasi terlebih dahulu soal peristiwa-peristiwa itu.

Kompas TV Sejumlah warga memadati jalanan di sekitar Pasar Gede yang ditutup untuk kendaraan, untuk menikmati berbagai hiburan yang ada.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com