Kompas.com - 21/02/2018, 19:14 WIB
Presiden Joko Widodo saat berada di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Rabu (21/2/2018). Fabian Januarius KuwadoPresiden Joko Widodo saat berada di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Rabu (21/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo memastikan tidak akan membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3). Ia lebih memilih mendukung masyarakat untuk ramai-ramai menggugat UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saya kira hal-hal tidak akan sampai ke sana. Yang tidak setuju, silakan berbondong- bondong ke MK untuk di-judicial review," ujar Presiden Jokowi saat ditemui di Kompleks Asrama Haji Jakarta Timur, Rabu (21/2/2018).

Presiden Jokowi mengatakan mengamati reaksi masyarakat atas UU MD3, terutama mereka yang merasa resah.

"Saya memahami keresahan-keresahan yang ada di masyarakat. Banyak yang mengatakan, ini hukum dan etika kok dicampur aduk. Ada yang mengatakan, politik sama hukum kok ada campur aduk, ya itu pendapat-pendapat yang saya baca, yang saya dengar di masyarakat," lanjut dia.

Baca juga: Ada Apa di Balik Keengganan Presiden Tanda Tangani UU MD3?

Kepala Negara sangat setuju bahwa kualitas demokrasi di Indonesia tak boleh turun.

Atas dasar itu, Presiden Jokowi pun belum menentukan apakah akan menandatangani UU itu atau tidak. Meski lembaran pengesahan UU itu sudah ada di atas mejanya, ia masih mengkaji dan menimbang-nimbang, akan menandatanganinya atau tidak.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Presiden Jokowi mengakui, menandatangani atau tidak akan menuai konsekuensi yang sama, yaitu tetap sahnya UU MD3 tersebut. Namun, ia tidak ingin jika menandatangani UU tersebut dianggap sebagai mendukung penuh, padahal sebaliknya.

"Saya tanda tangani, nanti masyarakat menyampaikan, wah ini mendukung penuh. Enggak saya tanda tangani juga itu (UU MD3) tetap berjalan. Jadi masih dalam kajian ya," lanjut dia.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko Polhukam Ingatkan Prajurit TNI Harus Bersikap Humanis kepada Masyarakat

Menko Polhukam Ingatkan Prajurit TNI Harus Bersikap Humanis kepada Masyarakat

Nasional
Kemenag Bahas Surat Edaran Kebijakan Umrah Arab Saudi dengan Instansi Lain

Kemenag Bahas Surat Edaran Kebijakan Umrah Arab Saudi dengan Instansi Lain

Nasional
Ketua DPR: Kekerasan Aparat terhadap Rakyat Tak Boleh Dibenarkan

Ketua DPR: Kekerasan Aparat terhadap Rakyat Tak Boleh Dibenarkan

Nasional
Kasus Korupsi Bansos, Juliari Juga Dituntut Ganti Kerugian Negara Rp 14,597 Miliar

Kasus Korupsi Bansos, Juliari Juga Dituntut Ganti Kerugian Negara Rp 14,597 Miliar

Nasional
Sayangkan Vandalisme Baliho Puan, Wakil Ketua DPR Serahkan ke Penegak Hukum

Sayangkan Vandalisme Baliho Puan, Wakil Ketua DPR Serahkan ke Penegak Hukum

Nasional
Menurut WHO, Ini Bedanya Varian Delta dengan Delta Plus

Menurut WHO, Ini Bedanya Varian Delta dengan Delta Plus

Nasional
Menteri LHK: Pemerintah Daerah Jangan Lengah Soal Limbah Medis Covid-19

Menteri LHK: Pemerintah Daerah Jangan Lengah Soal Limbah Medis Covid-19

Nasional
Epidemiolog Sebut Rendahnya Testing Covid-19 Berdampak ada Peningkatan Kasus Kematian

Epidemiolog Sebut Rendahnya Testing Covid-19 Berdampak ada Peningkatan Kasus Kematian

Nasional
KY Akan Kaji Putusan Pemangkasan Hukuman Djoko Tjandra

KY Akan Kaji Putusan Pemangkasan Hukuman Djoko Tjandra

Nasional
Eks Mensos Juliari Batubara Dituntut 11 Tahun Penjara

Eks Mensos Juliari Batubara Dituntut 11 Tahun Penjara

Nasional
Pimpinan DPR Tegaskan Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel Tak Hanya untuk Anggota Dewan

Pimpinan DPR Tegaskan Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel Tak Hanya untuk Anggota Dewan

Nasional
BOR Rumah Sakit Covid-19 di Tangsel Lebih dari 90 Persen, Mendagri Minta Tempat Tidur Ditambah

BOR Rumah Sakit Covid-19 di Tangsel Lebih dari 90 Persen, Mendagri Minta Tempat Tidur Ditambah

Nasional
Kekerasan Oknum TNI ke Warga di Papua, Anggota DPR Minta Jangan Kebablasan

Kekerasan Oknum TNI ke Warga di Papua, Anggota DPR Minta Jangan Kebablasan

Nasional
Anggota TNI Diingatkan Agar Selesaikan Masalah Baik-baik, Anggota DPR: Tak Perlu Ada Kekerasan

Anggota TNI Diingatkan Agar Selesaikan Masalah Baik-baik, Anggota DPR: Tak Perlu Ada Kekerasan

Nasional
MUI Kecam Pembunuhan Ketua MUI Labuhanbatu Utara, Minta Pelaku Dihukum Berat

MUI Kecam Pembunuhan Ketua MUI Labuhanbatu Utara, Minta Pelaku Dihukum Berat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X