Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyerangan ke Pemuka Agama, Kinerja BIN Dikritik

Kompas.com - 14/02/2018, 09:38 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Said Aqil Siroj (SAS) Institute M. Imdadun Rahmat menilai kinerja Badan Intelijen Negara tidak maksimal dalam mengantisipasi gangguan keamanan.

Hal ini, kata dia, terlihat dari rangkaian serangan dan teror yang terjadi terhadap pemuka agama dalam beberapa waktu terakhir.

"Kepala BIN harus mengevaluasi kebijakan dan kinerja para jajaran untuk membaca gerakan pengacau di masyarakat. Sistem intelijen membutuhkan kepemimpinan yang solid dan partisipatoris rakyat" kata Imdadun dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/2/2018) malam.

Imdadun mencatat, dalam beberapa waktu terakhir, terjadi sejumlah teror terhadap pemuka agama.

Diawali dengan kasus penyerangan seorang Ulama NU Kiai Umar Bisri di Cicalengka. Disusul pemukulan Komandan Brigade PERSIS Prawoto hingga tewas.

Polisi menduga penyerang mengalami gangguan jiwa.

(Baca juga: Kalla Tak Yakin Ada Motif Politik di Balik Penyerangan Pemuka Agama)

Selang beberapa waktu, ada aksi persekusi terhadap Biksu Mulyanto oleh segelintir orang. Tak lama, terjadi penyerangan di Gereja Katolik Lidwina, di Sleman. Aksi itu sempat melukai para jemaat misa dan Romo Karl Edmund.

"Banyak sekali kejadian provokasi umat beragama yang tidak mampu terdeteksi oleh Badan Intelijen Negara. Sehingga secara liar dan masif opini yang tidak benar merebak di masyarakat," kata Imdadun.

Jika melihat polanya, Imdadun menilai rangkaian peristiwa ini adalah sebuah rekayasa guna mendisharmoni kehidupan sosial umat beragama.

Hal ini bisa dilihat dari rentang waktu kejadian yang tergolong pendek dan motif aksi tidak jelas.

Imdadun menilai rangkaian peristiwa kekerasan ini bisa memicu konflik antar agama yang lebih luas. Sebab terlihat pola yang mengarah pada provokasi kecurigaan kepada kelompok antar agama.

(Baca juga: Mendagri Yakin Penyerangan Pemuka Agama Tidak Ada Kaitannya dengan Politik)

 

Imdadun menghimbau masyarakat luas agar tidak terprovokasi dengan aksi-aksi teror tersebut.

"Forum-forum lintas agama juga harus kembali di maksimalkan fungsinya sebagai benteng utama umat beragama," ucap Imdadun.

Imdadun juga menyayangkan rangkaian teror terhadap pemuka agama ini sudah dimanipulasi secara politis untuk melakukan delegitimasi terhadap pemerintah.

Ia menilai, ada kelompok dari oposisi yang memaknai peristiwa itu sebagai kegagalan pemerintah dan mengambil keuntungan secara politis.

"Kejadian-kejadian ini seharusnya menjadi alarm bagi kita semua sebagai bangsa. Bukan malah dipolitisir untuk mendelegitimasi pemerintah yang berakibat semakin runcing persoalan," kata Imdadun.

Kompas TV Selain itu, PP Muhammadiyah juga berharap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas aksi teror ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com