Rumuskan KUHP, DPR dan Pemerintah Diminta Tak Pakai Cara Instan

Kompas.com - 13/02/2018, 20:08 WIB
Pengajar Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Anugerah Rizki Akbari KOMPAS.com/IhsanuddinPengajar Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Anugerah Rizki Akbari
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengajar Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Anugerah Rizki Akbari mengingatkan Dewan Perwakilan Rakyat agar tidak terburu-buru dalam merumuskan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP). Sebab, KUHP merupakan landasan hukum yang berdampak luas bagi masyarakat.

"Jadi tidak ada yang instan, apalagi RKUHP ini akan menghukum semua perilaku dan itu akan mempengaruhi kebebasan kita sebagai warga negara," kata Rizki dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Rizki menilai pemerintah dan DPR tidak perlu menentukan batas waktu atau target penyelesaian pembahasan RKUHP. Menurut dia, akan lebih baik jika pembahasan dilakukan secara tidak tergesa-gesa.

Nyatanya, kata dia, saat ini masih banyak pasal yang menjadi kontroversi dalam RKUHP. Misalnya pasal yang mengatur pidana terhadap penghina presiden. Juga ada perdebatan pasal terkait pemidanaan terhadap perilaku seksual yang dilakukan oleh LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender).

Baca juga : Anggota Panja KUHP: Sebut Presiden Bodoh Bisa Dipidana

Rizki pun mengkritik metode delphi yang digunakan oleh tim perumus untuk menyusun RKUHP. Dengan metode Delphi ini, maka para ahli diminta untuk memberikan skor terhadap setiap variabel tindak pidana, untuk kemudian ditentukan berapa besar hukuman yang akan dijatuhkan. Menurut dia, metode ini tidak objektif karena ahli yang dipilih justru kebanyakan berasal dari pemerintah.

Rizki menekankan, perumus RKUHP harusnya benar-benar memperhitungkan nilai keadilan, hak asasi manusia disertai data-data atau bukti-bukti dan dengan metode yang objektif. 

"Jadi penyusunannya harus benar-benar jelas," kata dia.

Baca juga : MK Tegaskan Pasal soal Makar di KUHP Konstitusional

Rancangan KUHP sendiri batal disahkan pada masa sidang saat ini. Pada rapat paripurna Senin (12/2/2018) kemarin, DPR justru memperpanjang pembahasan Undang-undang tersebut.

Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai wajar pembahasan R-KUHP diperpanjang karena tidak realistis jika disahkan sekarang. Sebabnya, masih ada sejumlah pasal yang diperdebatkan dalam Panitia Kerja (Panja) R-KUHP.

"Kami harus realistis karena ada beberapa pasal yang masih terjadi diskusi dan perdebatan. Maka kami putuskan tadi Bamus (Badan Musyawarah) itu dilanjutkan pada masa sidang berikutnya," kata Bamsoet, sapaannya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/2/2018).

Kompas TV DPR berusaha memasukan kembali pasal penghinaan presiden ke dalam rancangan KUHP.


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Nasional
Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X