MK Tegaskan Pasal soal Makar di KUHP Konstitusional - Kompas.com

MK Tegaskan Pasal soal Makar di KUHP Konstitusional

Kompas.com - 01/02/2018, 14:08 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (10/10/2017).Fachri Fachrudin Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (10/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan bahwa Pasal 87, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 139a, Pasal 139b, dan Pasal 140 KUHP yang berkenaan dengan makar sudah sesuai dengan UUD 1945.

Saat membacakan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyatakan menolak seluruhnya permohonan Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana (Institute for Criminal Justice Reform).

Mahkamah menyatakan tidak menemukan konsep rumusan yang mereka tawarkan untuk mengubah konstruksi pasal-pasal yang menurut mereka inkonstitusional.

"Argumentasi Pemohon bahwa dengan memaknai kata 'makar' dalam pasal-pasal KUHP tersebut sebagai 'serangan' tanpa disertai formulasi yang jelas tentang unsur-unsur tidak pidana dimaksud akan memberi kepastian hukum, sulit diterima," kata Hakim Konstitusi Suhartoyo seperti dikutip Antara, Kamis (1/2/2018).

"Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum," katanya.

(Baca juga : Terlalu Luas, Makna Makar Dianggap Berpotensi Langgar HAM)

Dalam pertimbangannya, Mahkamah berpendapat bila kata "makar" dimaknai sebagai serangan tanpa dikaitkan dengan rumusan norma, terutama dalam Pasal 87 KUHP, maka itu justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

"Karena penegak hukum baru dapat melakukan tindakan hukum terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana makar, apabila orang yang bersangkutan telah melakukan tindakan 'serangan' dan telah nyata menimbulkan korban," jelas Suhartoyo.

Selain itu, Mahkamah juga menegaskan bahwa penegak hukum harus berhati-hati dalam menerapkan pasal-pasal yang berkenaan dengan makar supaya itu tidak menjadi alat untuk membungkam kebebasan menyampaikan pendapat dalam negara demokratis.


EditorSandro Gatra
Komentar

Terkini Lainnya


Close Ads X