Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kuasa Hukum SBY: Kami Persiapkan Kemungkinan Laporkan Mirwan Amir

Kompas.com - 10/02/2018, 14:35 WIB
Estu Suryowati,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Sekjen Partai Demokrat yang juga kuasa hukum mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Didi Irawadi Syamsudin mengatakan, kesaksian Mirwan Amir dalam persidangan dugaan kasus tindak pidana korupsi Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (KTP-el) beberapa waktu lalu merupakan kebohongan publik.

Didi mengatakan, saat ini tim hukum SBY tengah mempertimbangkan langkah hukum yang kemungkinan akan dilayangkan kepada Mirwan.

Sebelumnya, SBY melaporkan kuasa hukum Setya Novanto, Firman Wijaya, atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik.

“Apa yang disampaikan Mirwan Amir ini juga kebohonan publik. Sedang kami persiapkan juga kemungkinan-kemungkinan proses hukumnya,” kata Didi dalam sebuah diskusi on-air, Sabtu (10/2/2018).

Baca juga : Mirwan Amir Minta SBY Hentikan Proyek E-KTP, tetapi Ditolak

Saat ditemui usai diskusi, Didi menjelaskan kepada media bahwa apa yang disampaikan Mirwan Amir merupakan kebohonan publik. “Jelas kebohongan publik,” katanya.

Ia mengatakan, SBY merupakan orang yang sangat tertib administrasi. Baik ketika sebagai presiden RI, ketua umum Partai Demokrat, dan sampai hari ini.

Didi menuturkan, ketika bertemu dengan seseorang, SBY selalu mengajak orang lain sebagai saksi, sebagai notulensi atau yang mencatat pertemuan. Agenda pertemuan pun selalu terbuka, atau diketahui orang dekatnya.

“Sehingga sangat mengherankan Bung Mirwan Amir ini kok bisa mengarang-karang cerita yang seolah-olah bertemu Pak SBY tersebut. Jelas ini kebohonan publik yang sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

Baca juga : Mirwan Amir: Tidak Ada Maksud Saya Memojokkan SBY

Menurut Didi, sangat tidak mungkin terjadi pertemuan antara Mirwan Amir dan SBY tanpa diketahui dan disaksikan orang lain. Apalagi, kata dia, saat itu SBY menjabat sebagai presiden RI.

Tentu saja, lanjutnya, tidak mudah bagi orang biasa untuk membuat agenda atau jadwal pertemuan dengan presiden.

“Tentu untuk bertemu, itu tidak segampang itu. Pasti ada surat permohonan, ada agenda, tanggalnya, jamnya,” ujar Didi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com