Kompas.com - 10/02/2018, 14:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Sekjen Partai Demokrat yang juga kuasa hukum mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Didi Irawadi Syamsudin mengatakan, kesaksian Mirwan Amir dalam persidangan dugaan kasus tindak pidana korupsi Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (KTP-el) beberapa waktu lalu merupakan kebohongan publik.

Didi mengatakan, saat ini tim hukum SBY tengah mempertimbangkan langkah hukum yang kemungkinan akan dilayangkan kepada Mirwan.

Sebelumnya, SBY melaporkan kuasa hukum Setya Novanto, Firman Wijaya, atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik.

“Apa yang disampaikan Mirwan Amir ini juga kebohonan publik. Sedang kami persiapkan juga kemungkinan-kemungkinan proses hukumnya,” kata Didi dalam sebuah diskusi on-air, Sabtu (10/2/2018).

Baca juga : Mirwan Amir Minta SBY Hentikan Proyek E-KTP, tetapi Ditolak

Saat ditemui usai diskusi, Didi menjelaskan kepada media bahwa apa yang disampaikan Mirwan Amir merupakan kebohonan publik. “Jelas kebohongan publik,” katanya.

Ia mengatakan, SBY merupakan orang yang sangat tertib administrasi. Baik ketika sebagai presiden RI, ketua umum Partai Demokrat, dan sampai hari ini.

Didi menuturkan, ketika bertemu dengan seseorang, SBY selalu mengajak orang lain sebagai saksi, sebagai notulensi atau yang mencatat pertemuan. Agenda pertemuan pun selalu terbuka, atau diketahui orang dekatnya.

“Sehingga sangat mengherankan Bung Mirwan Amir ini kok bisa mengarang-karang cerita yang seolah-olah bertemu Pak SBY tersebut. Jelas ini kebohonan publik yang sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

Baca juga : Mirwan Amir: Tidak Ada Maksud Saya Memojokkan SBY

Menurut Didi, sangat tidak mungkin terjadi pertemuan antara Mirwan Amir dan SBY tanpa diketahui dan disaksikan orang lain. Apalagi, kata dia, saat itu SBY menjabat sebagai presiden RI.

Tentu saja, lanjutnya, tidak mudah bagi orang biasa untuk membuat agenda atau jadwal pertemuan dengan presiden.

“Tentu untuk bertemu, itu tidak segampang itu. Pasti ada surat permohonan, ada agenda, tanggalnya, jamnya,” ujar Didi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Nasional
RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

Nasional
Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Nasional
Ini Penjelasan Frasa “Menyerang Harkat dan Martabat Diri” Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP

Ini Penjelasan Frasa “Menyerang Harkat dan Martabat Diri” Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Awasi Minyak Goreng Curah Kemasan Sederhana

Ketua MPR Minta Pemerintah Awasi Minyak Goreng Curah Kemasan Sederhana

Nasional
ACT Pertanyakan Pencabutan Izin dari Kemensos karena Merasa Belum Pernah Ditegur

ACT Pertanyakan Pencabutan Izin dari Kemensos karena Merasa Belum Pernah Ditegur

Nasional
Izin Dicabut dan 60 Rekening Diblokir, Bagaimana Nasib Dana Donasi di ACT?

Izin Dicabut dan 60 Rekening Diblokir, Bagaimana Nasib Dana Donasi di ACT?

Nasional
Ombudsman Beri Bos BPJS Ketenagakerjaan Waktu 30 Hari Benahi Dugaan Malaadministrasi

Ombudsman Beri Bos BPJS Ketenagakerjaan Waktu 30 Hari Benahi Dugaan Malaadministrasi

Nasional
Apresiasi Pelaksanaan Haji 2022, Gus Muhaimin Nilai Tidak Ada Masalah di Level Bawah Tetapi...

Apresiasi Pelaksanaan Haji 2022, Gus Muhaimin Nilai Tidak Ada Masalah di Level Bawah Tetapi...

Nasional
Tindak Pidana Penadahan, Penerbitan dan Percetakan Turut Diatur dalam RKUHP

Tindak Pidana Penadahan, Penerbitan dan Percetakan Turut Diatur dalam RKUHP

Nasional
Draf RKUHP Terbaru Masih Cantumkan Pasal Penghinaan Terhadap DPR hingga Pemda

Draf RKUHP Terbaru Masih Cantumkan Pasal Penghinaan Terhadap DPR hingga Pemda

Nasional
Dekati Nasdem, PKS Sebut Bentuk Tim Kecil untuk Jajaki Koalisi

Dekati Nasdem, PKS Sebut Bentuk Tim Kecil untuk Jajaki Koalisi

Nasional
UPDATE 6 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,26 Persen

UPDATE 6 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,26 Persen

Nasional
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Rapat Paripurna Besok

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Rapat Paripurna Besok

Nasional
Tinjau Jalan Lingkar Nias, Jokowi Pastikan Pembangunan untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

Tinjau Jalan Lingkar Nias, Jokowi Pastikan Pembangunan untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.