Kompas.com - 02/02/2018, 12:29 WIB
Presiden Joko Widodo (memberikan sambutan saat menghadiri acara Muktamar ke-12 Jamiyyah Ahlit Thariqah Al Mutabarah An Nahdliyyah (JATMAN) di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Senin (15/1). Selain menghadiri acara tersebut, presiden juga diagendakan menyerahkan sejumlah bantuan sosial kepada masyarakat sekitar Kabupaten Pekalongan, di antaranya Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Keluarga Harapan. ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra/18 Harviyan Perdana PutraPresiden Joko Widodo (memberikan sambutan saat menghadiri acara Muktamar ke-12 Jamiyyah Ahlit Thariqah Al Mutabarah An Nahdliyyah (JATMAN) di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Senin (15/1). Selain menghadiri acara tersebut, presiden juga diagendakan menyerahkan sejumlah bantuan sosial kepada masyarakat sekitar Kabupaten Pekalongan, di antaranya Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Keluarga Harapan. ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra/18
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo enggan menanggapi substansi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang saat ini masih dibahas di DPR RI.

Ketentuan perluasan sejumlah pasal menuai polemik di masyarakat.

"Urusan legislasi itu di DPR. Ya sudah," ujar Jokowi kepada wartawan seusai menghadiri Dies Natalis ke-68 Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat (2/2/2018).

Jokowi menyerahkan proses penggodokan segala regulasi ke lembaga perwakilan rakyat.

Baca juga: Pasal Korupsi dalam Rancangan KUHP Dinilai Masih Rawan Masalah

Saat ditanya bahwa pembahasan di DPR juga melibatkan pemerintah, Presiden Jokowi tetap menyatakan hal yang sama.

"Iya, tapi harus ngerti bahwa urusan legislasi itu urusannya DPR," ujar Jokowi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Diberitakan, Panitia Kerja DPR telah selesai membahas Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana.

Saat ini, tim perumus dan tim sinkroninasi sedang melakukan pembahasan sebelum disahkan pada rapat paripurna DPR.

Namun, sejumlah pasal pada RKUHP masih menuai polemik di publik.

Baca juga: Pasal Zina di Ruu KUHP Dikhawatirkan Buat Masyarakat Main Hakim Sendiri

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia menilai, DPR maupun pemerintah perlu menghentikan semua proses dan menunda pengesahan RKUHP karena memiliki permasalahan mendasar.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.