Kompas.com - 29/01/2018, 19:02 WIB
Para pengemudi taksi online dari berbagai daerah melakukan aksi unjuk rasa di depan Kementrian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (29/01/2018). Mereka menolak Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 108 penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. MAULANA MAHARDHIKAPara pengemudi taksi online dari berbagai daerah melakukan aksi unjuk rasa di depan Kementrian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (29/01/2018). Mereka menolak Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 108 penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi V DPR Nizar Zahro menilai, Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 tak akan menyelesaikan permasalahan taksi online.

Ia menilai, peraturan yang mengharuskan kepemilikan sertifikasi registrasi uji tipe (SRUT) dan mewajibkan penempelan stiker dengan ukuran besar bagi taksi online sedianya sudah dibatalkan Mahkamah Agung (MA).

Karena itu, ia menyayangkan pemerintah yang memunculkan kembali aturan usang tersebut dalam nomenklatur yang baru.

"Sopir taksi online menganggap dua peraturan itu menyalahi aturan karena dalam permenhub sebelumnya sudah dibatalkan MA. Dua syarat itu juga dibatalkan sekarang, tetapi dimunculkan lagi," kata Nizar melalui pesan singkat, Senin (29/1/2018).

Baca juga: Usai Diskusi, Menhub Sampaikan 3 Hal ke Peserta Demo Taksi "Online"

Ia menilai, jika pemerintah masih menggunakan aturan lama yang didaur ulang, permasalahan taksi online tak akan pernah selesai.

Karena itu, ia menyarankan agar pemerintah memberikan solusi konkret dengan merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jalan satu-satunya adalah merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang belum memasukkan norma taksi online dan ojek online agar tidak menjadi perdebatan bagi stakholder taksi dan ojek online," lanjut politisi Gerindra itu.

Sebelumnya, pengemudi taksi online berunjuk rasa menolak Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 108. Mereka menilai aturan tersebut memberatkan.

Kompas TV Mereka beranggapan aturan itu diskriminatif dan merugikan pengendara taksi online.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tekankan soal Transformasi Bisnis dan Adaptasi Teknologi di BUMN

Jokowi Tekankan soal Transformasi Bisnis dan Adaptasi Teknologi di BUMN

Nasional
Anggota DPR Nilai Cara Penagihan Pinjol dengan Teror dan Intimidasi Patut Diberangus

Anggota DPR Nilai Cara Penagihan Pinjol dengan Teror dan Intimidasi Patut Diberangus

Nasional
OTT di Musi Banyuasin, KPK Tangkap Bupati Dodi Reza Alex Noerdin dan 5 ASN

OTT di Musi Banyuasin, KPK Tangkap Bupati Dodi Reza Alex Noerdin dan 5 ASN

Nasional
Jokowi Ingatkan Izin Investasi di BUMN Jangan Berbelit-belit

Jokowi Ingatkan Izin Investasi di BUMN Jangan Berbelit-belit

Nasional
Temui Orangtua Korban Penganiayaan di Bogor, Wagub Jabar Minta Pihak Sekolah Menindak Tegas

Temui Orangtua Korban Penganiayaan di Bogor, Wagub Jabar Minta Pihak Sekolah Menindak Tegas

Nasional
6 Tips Bijak Menggunakan Pinjaman Online

6 Tips Bijak Menggunakan Pinjaman Online

Nasional
KPK Benarkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Ditangkap Saat OTT

KPK Benarkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Ditangkap Saat OTT

Nasional
OTT KPK di Musi Banyuasin Terkait Proyek Infrastruktur

OTT KPK di Musi Banyuasin Terkait Proyek Infrastruktur

Nasional
OTT di Sumatera Selatan, KPK Tangkap Beberapa Pihak

OTT di Sumatera Selatan, KPK Tangkap Beberapa Pihak

Nasional
Wahai Banteng dan Celeng, Bersatulah!

Wahai Banteng dan Celeng, Bersatulah!

Nasional
[POPULER NASIONAL] Daftar Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Berbahaya | Jokowi dan Iriana Nikmati Senja di Labuan Bajo

[POPULER NASIONAL] Daftar Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Berbahaya | Jokowi dan Iriana Nikmati Senja di Labuan Bajo

Nasional
Daftar Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Berdasarkan Temuan BPOM

Daftar Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Berdasarkan Temuan BPOM

Nasional
Menilik Wacana Pendirian Partai Politik oleh Sejumlah Eks Pegawai KPK

Menilik Wacana Pendirian Partai Politik oleh Sejumlah Eks Pegawai KPK

Nasional
WNA yang Jadi Buron Kasus Pinjol Ilegal adalah Pemodal

WNA yang Jadi Buron Kasus Pinjol Ilegal adalah Pemodal

Nasional
Tagar #PercumaLaporPolisi Dinilai sebagai Cermin bagi Polisi untuk Bebenah

Tagar #PercumaLaporPolisi Dinilai sebagai Cermin bagi Polisi untuk Bebenah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.