"Jelas, Jokowi Butuh 'Amankan' Pilpres 2019..."

Kerja nyata

Lantas, bagaimana Jokowi meredam komentar negatif yang terus dilontarkan partai oposisi? Imam mengatakan, satu-satunya cara agar Jokowi lepas dari kritikan adalah pembuktian kinerja dari para menteri yang rangkap jabatan tersebut.

"Saat kampanye, Presiden kan bilang menteri rangkap jabatan tidak boleh atas alasan pasti tidak efisiensi kerja. Sekarang diperbolehkan merangkap jabatan. Untuk menangkal isu negatif, tunjukkan hasil kerja nyata," ujar Imam.

Dengan menunjukkan kinerja yang baik, publik pasti tidak lagi mempersoalkan ada menteri yang merangkap jabatan.    

Baca juga: PDI-P Nilai Kebijakan Rangkap Jabatan Bagian dari Konsolidasi Politik

Namun, jika sang menteri itu tidak menunjukkan pencapaian fantastis selama sekitar satu tahun sisa periode pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Imam yakin perubahan komitmen Presiden akan terus dipolitisasi, terutama oleh lawan politik.

"Pasti itu akan terus-terusan jadi bahan oposisi sampai nanti 2019," lanjut Imam.

Belum habis kritik terhadap keputusan Jokowi itu, sejumlah partai politik mewacanakan ikut-ikutan menempatkan kadernya yang menjadi menteri pada posisi struktural di partai politiknya.

Salah satunya adalah PDI Perjuangan yang ingin kembali menempatkan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani pada struktural partai.

Hanya Airlangga

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi menegaskan, Presiden Jokowi sejauh ini hanya memberi kelonggaran rangkap jabatan kepada Airlangga Hartarto.

"Bukan mempersilakan para menteri (rangkap jabatan sebagai ketua umum partai). Namun, sebagaimana yang Presiden katakan setelah pelantikan menteri, itu kan hanya berkaitan dengan Airlangga," ujar Johan.

Presiden, lanjut Johan Budi, mempersilakan Airlangga merangkap jabatan Ketua Umum Partai Golkar dan Menteri Perindustrian atas dasar efektivitas.

Pertama, pemerintahan Jokowi-JK secara teknis tinggal berumur satu tahun lagi.

Kedua, Presiden Jokowi memberikan tugas khusus kepada Airlangga berkaitan tugas dan fungsinya sebagai Menteri Perindustrian.

Jika posisi itu diduduki orang baru, Presiden tak yakin orang tersebut dapat menjalankannya dengan baik.

"Ketiga, Airlangga sudah menyampaikan komitmennya bahwa meskipun dia menjabat ketua umum partai, dia akan tetap fokus ke Kabinet Kerja," ujar Johan.

Sementara untuk Idrus Marham, Johan mengatakan, "Asal bukan ketua umum partai politik."

Untuk para menteri lain yang berasal dari partai politik, Johan mengaku belum dapat menjelaskan secara detail, apakah Presiden Jokowi juga akan mengizinkan rangkap jabatan.