Kompas.com - 23/01/2018, 11:45 WIB
Warna pelangi yang mencerminkan komunitas LGBT di tangga berjalan Stasiun Oxfrod Circus. GETTY IMAGES VIA BBC INDONESIAWarna pelangi yang mencerminkan komunitas LGBT di tangga berjalan Stasiun Oxfrod Circus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Institute Criminal for Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu menyayangkan munculnya isu zina dan LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender) di seputar pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (KUHP) di DPR.

Menurut Erasmus, isu perzinaan dan LGBT yang dilontarkan oleh para politisi belakangan ini sangat lekat dengan politik.

Ia berharap semua pihak bersikap kritis terkait kedua isu tersebut menjelang tahun politik, sebab tak menutup kemungkinan isu zina dan LGBT dijadikan alat untuk meraup dukungan.

"Saya melihatnya isu itu hanya dijadikan bahasa politik ya. Padahal ya sudah diatur, sekarang sudah diatur di UU dan KUHP. Penyebutan khusus itu ya gaya politik. Jualan politik saja," ujar Erasmus saat dihubungi, Selasa (23/1/2018).

(Baca juga: Perluasan Pasal Zina dan Kriminalisasi LGBT dalam RKUHP)

Erasmus menjelaskan, usul perluasan pasal zina atau pasal-pasal yang terkait kejahatan kemanusiaan sudah ada sejak dalam rumusan rancangan KUHP yang diusulkan sejak awal.

Aktivis ICJR Erasmus Napitupulu di Jakarta, Kamis (2/11/2017).KOMPAS.com/IHSANUDDIN Aktivis ICJR Erasmus Napitupulu di Jakarta, Kamis (2/11/2017).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

 

Selain itu, secara prinsip tindak pidana pencabulan memang mengenal gender.

"Kalau pakai rumusan yang diusulkan di RKUHP sebetulnya sudah diatur. Sangat terlihat ini jualan politik. Kasihan masyarakat yang tidak paham," tuturnya.

Selain itu ia juga mengkritik anggota parlemen yang terkesan hanya fokus pada isu zina dan LGBT terkait pembahasan RKUHP.

(Baca juga: Ketua DPR: Tak Ada Pembahasan RUU Khusus Terkait LGBT)

 

Sementara pasal lain yang dinilai jauh lebih krusial seringkali luput dari perhatian.

Erasmus mencontohkan format pasal penghinaan terhadap presiden yang secara jelas melanggar putusan Mahkamah Konstitusi.

Adapula pasal makar yang kerap digunakan untuk mengkriminalisasi seseorang.

Isu kriminalisasi alat kontrasepsi yang membahayakan penanggulangan bahaya HIV/AIDS pun tidak dibahas secara serius.

"Jadi, pasal yang penting-penting buat masyarakat tidak dijadikan fokus," kata Erasmus.

 

Tidak Aktif

 

Di sisi lain, lanjut Erasmus, sepanjang pengamatan ICJR, tidak banyak anggota Panitia Kerja (Panja) RKUHP yang aktif selama pembahasan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

Nasional
Epidemiolog Nilai Tes PCR Tak Urgen Disyaratkan untuk Naik Pesawat

Epidemiolog Nilai Tes PCR Tak Urgen Disyaratkan untuk Naik Pesawat

Nasional
Wapres Ingatkan Ancaman Osteoporosis Saat Pandemi Covid-19

Wapres Ingatkan Ancaman Osteoporosis Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Hasto Sebut Megawati Lakukan Kontemplasi Tentukan Capres dari PDI-P

Hasto Sebut Megawati Lakukan Kontemplasi Tentukan Capres dari PDI-P

Nasional
Khawatir Pemalsuan, Epidemiolog Minta Tes PCR Penumpang Pesawat Diawasi Ketat

Khawatir Pemalsuan, Epidemiolog Minta Tes PCR Penumpang Pesawat Diawasi Ketat

Nasional
Mengapa Hanya Penumpang Pesawat yang Wajib PCR? Ini Penjelasan Satgas

Mengapa Hanya Penumpang Pesawat yang Wajib PCR? Ini Penjelasan Satgas

Nasional
Jalankan Arahan Megawati, PDI-P Gelar Sunatan Massal

Jalankan Arahan Megawati, PDI-P Gelar Sunatan Massal

Nasional
Disindir Demokrat, Sekjen PDI-P Tawarkan Beasiswa untuk Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Disindir Demokrat, Sekjen PDI-P Tawarkan Beasiswa untuk Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Nasional
Polemik Tes PCR untuk Naik Pesawat, Satgas Covid-19: Supaya Aman

Polemik Tes PCR untuk Naik Pesawat, Satgas Covid-19: Supaya Aman

Nasional
PCR Syarat Penerbangan Jadi Polemik, Kemenkes Singgung Sirkulasi Udara di Pesawat

PCR Syarat Penerbangan Jadi Polemik, Kemenkes Singgung Sirkulasi Udara di Pesawat

Nasional
Wakil Ketua Komisi IV DPR: BUMN Holding Pariwisata Diharapkan Pulihkan Pariwisata

Wakil Ketua Komisi IV DPR: BUMN Holding Pariwisata Diharapkan Pulihkan Pariwisata

Nasional
Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, PDI-P: Tolok Ukur Pemimpin Tak Cuma Ditentukan Survei

Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, PDI-P: Tolok Ukur Pemimpin Tak Cuma Ditentukan Survei

Nasional
Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

Nasional
PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

Nasional
[POPULER NASIONAL] Aturan Terbaru Penerbangan Domestik | Mantan Menteri Lingkungan Hdup Nabiel Makarim Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Aturan Terbaru Penerbangan Domestik | Mantan Menteri Lingkungan Hdup Nabiel Makarim Tutup Usia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.