Sekjen Golkar Sebut Airlangga Ingin Pergantian Ketua DPR Beri Dampak Signifikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar memastikan tidak akan menunggu revisi UU MD3 untuk menunjuk kadernya sebagai Ketua DPR pengganti Setya Novanto.

Sekjen Golkar Idrus Marham mengatakan, pengisian kursi Ketua DPR yang kosong bisa dilakukan kapan saja, namun Golkar masih menunggu momentum.

"Pak Airlangga (Ketum Golkar) sangat berkepentingan," ujarnya ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Menurut Idrus, Airlangga ingin agar pergantian Ketua DPR memberikan dampak signifikan kepada peningkatan kinerja lembaga legislatif tersebut yang kerap disorot tajam publik.

Termasuk, antara lain, meminta agar ada kepastian tugas Pansus KPK rampung sesegera mungkin.

(Baca juga: Golkar Disarankan Pilih Ketua DPR dari Luar Pansus KPK)

Golkar mengancam akan menarik diri dari Pansus KPK bila tak ada kejelasan kapan kerja Pansus akan rampung.

"Harus selesai pada masa persidangan ini dan apabila tak diselesaikan tidak diakhiri, Golkar berdasarkan arahan Pak Airlangga harus ditarik dari Pansus," kata Idrus.

Airlangga Hartarto, kata Idrus, tak ingin Pansus nantinya memperlemah KPK, termasuk merekomendasikan revisi UU KPK lebih jauh, apalagi sampai membuat rekomendasi pembubaran KPK.

Hal itu dianggap tidak sesuai dengan era baru kepemimpinan Golkar di bawah komando Airlangga yang ingin mengembalikan citra Golkar sebagai partai yang bersih.

"Kami ingin itu cepat selesai. Kenapa? Karena ini Pansus sudah lama berjalan dan belum menunjukkam tanda akan berakhir. Partai Golkar tak ingin ini dipolitisir dan berorientasi akan memperlemah KPK," ucap Idrus.