Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Romy Tegaskan Kepala Daerah yang Diusung PPP Harus Anti Politik Uang

Kompas.com - 05/01/2018, 23:27 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy mengatakan bahwa politik uang merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi dalam Pilkada serentak maupun pemilihan umum lain.

Saat ini, bukan rahasia lagi bahwa suara bisa diperjualbelikan. Bahkan, satu suara bisa dihargai Rp 1 juta.

"Di sini, banyak calon kepala daerah yang meneruskan amanah, harus mengeluarkan uang yang begitu besar untuk mendapatkan kekuasaan," ujar Romy dalam sambutannya di acara hari lahir ke-45 PPP di kantor DPP PPP, Jakarta, Jumat (5/1/2018).

Sayangnya, kata Romy, kesadaran demokrasi di daerah belum menyeluruh.

Bahkan, di daerah pemilihannya, dengan polosnya warga mengaku memilih calon kepala daerah jika ada uang yang dibagi-bagikan.

(Baca juga : PPP Ancam Tarik Dukungan jika Ridwan Kamil Pilih Anton Charliyan)

 

Romy menyayangkan adanya kepala daerah yang untuk mendapatkan amanah dari rakyat rela mengeluarkan uang hingga ratusan miliar rupiah.

"Maka pusaran korupsi tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah berhenti," kata Romy.

Romy mengutip penelitian Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam disertasinya, bahwa Indonesia berada di posisi kedua negara di dunia dengan praktik politik uang tertinggi setelah Uganda.

Sebagian responden mengaku mendapatkan multiple payment. Artinya, warga menerima uang dari beberapa calon kepala daerah sekaligus.

Romy menegaskan bahwa kader PPP, terutama yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, harus menghapus praktik tersebut.

"PPP harus menjadi bagian untuk mengoreksi jalannya demokrasi yang rusak," kata Romy.

"Kita harus meluruskan, kembalikan rel demokrasi Indonesia kepada rel yang diinginkan pendiri bangsa," kata Romy.

Romy mengatakan, integritas dan spiritualitas menjadi hal utama yang dicari dalam pribadi pemimpin. Dua nilai tersebut harus tertanam dalam calon yang diusung PPP.

"Kalau orangnya mental korup, selamanya dia korup. Karena mental itu bawaan," kata Romy.

Kompas TV DPW Partai Persatuan Pembangunan Jawa Barat mengancam mencabut dukungan untuk Ridwan Kamil di Pilkada Jawa Barat.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com