Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Syarat buat Sudirman Said agar Didukung PPP

Kompas.com - 02/01/2018, 14:46 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menyatakan, partainya belum menetapkan dukungan pada pilkada Jawa Tengah.

Ia mengaku hal itu masih sangat dinamis bagi PPP. Namun, ia mengatakan, Sudirman pernah bertemu dirinya dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy untuk membahas pilkada Jawa Tengah.

Hanya, belum ada kesepakatan antara Sudirman dan PPP soal dukungan.

"Belum mengerucut pada keinginan Sudirman Said untuk menggandeng kader PPP sebagai cagub, termasuk putra Mbah Moen (KH Maimoen Zubair). Posisi PPP masih menunggu saja, terbuka untuk terus berkomunikasi dengan partai lainnya," kata Arsul melalui pesan singkat, Selasa (2/1/2017).

Arsul pun mengatakan, PPP punya syarat yang harus dipenuhi oleh Sudirman jika ingin didukung partainya pada pilkada Jawa Tengah.

(Baca juga : Pilkada Jateng, Sudirman Said Pertimbangkan 6 Nama sebagai Cawagub)

 

Ia meminta agar Sudirman tak lagi berkomunikasi dengan dengan Djan Faridz yang kerap mengatasnamakan DPP PPP, padahal tak memiliki Surat Keputusan kepengurusan sah dari Kementerian Hukum dan HAM.

"Salah satu syarat untuk membuka kemungkinan mendukung Sudirman Said adl agar yang bersangkutan tidak lagi berkomunikasi dengan Djan Faridz jika mereka menamakan diri sebagai DPP PPP. Kalau sebagai pribadi-pribadi warga PPP ya silakan saja," lanjut Arsul.

Bakal Calon Gubernur Jawa Tengah yang diusung Partai Gerindra, Sudirman Said, mengatakan masih mempertimbangkan enam nama untuk dipilih sebagai pendampingnya di pilkada Jawa Tengah.

Tiga di antaranya ialah putra sesepuh PPP, KH Maimoen Zubair.

"Dari Rembang muncul sejumlah nama. Putra KH Maimoen Zubair, Gus Yasin muncul juga. Belakangan ada Gus (Majid) Kamil. Gus (Abdul) Ghofur juga sempat disebut," kata Sudirman di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Selasa (2/1/2017).

Kompas TV PPP bersama Demokrat dan Golkar digadang - gadang akan jadi parpol pengusung Gatot
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com