Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Kata Nasdem Soal Video Bagi-bagi Duit Edy Rahmayadi

Kompas.com - 05/01/2018, 23:01 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate mengatakan, Letjen Edy Rahmayadi sudah mengklarifikasi soal video di mana dia terlihat membagi-bagikan uang.

Video itu merebak di kala partai besutan Surya Paloh itu resmi mendukung pasangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah atau Ijeck sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara di Pilkada 2018.

Johnny menyatakan, Edy sudah berkomitmen bahwa money politic dalam suatu pemilihan merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan dan dilarang oleh aturan.

"Ini sudah dikonfirmasi sendiri oleh Pak Edy, bahwa money politik itu tidak boleh dan dilarang oleh undang-undang, itu tidak boleh. Pak Edy mengonfirmasi juga tidak boleh money politic," kata Johnny, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (5/1/2018).

(Baca juga : Klarifikasi Edy Rahmayadi soal Video Bagi-bagi Uang)

Namun, lanjut Johnny, ketika pemberian uang itu dalam rangka bantuan saat mengunjungi fakir miskin, panti asuhan, dan dilakukan secara spontan, kemudian di luar periode kampanye, hal tersebut menurut dia bukan money politic.

"Memberikan bantuan-bantuan di luar periode kampanye atau yang diharuskan undang-undang, maka itu bukan bagian dari money politic," ujar Johnny.

Dia tidak menjawab lugas apakah video tersebut dapat membuat Nasdem khawatir bakal memengaruhi elektabilitas Edy.

Dia kembali menegaskan komitmen Edy, termasuk Nasdem yang mengetahui betul bahwa money politic merupakan sesuatu yang dilarang dalam suatu pemilihan.

"Tapi kalau ada misalnya saya pergi ke suatu tempat, memberikan bantuan yang diluar konteks pilkada, ya memang ini menjadi abu-abu karena bisa ditarik-tarik juga," ujar Johnny.

Pada intinya, lanjut Johnny, Nasdem ingin pesta demokrasi di 2018 ini menjadi kontestasi yang menjunjung gagasan-gagasan brilian dari para calon yang ada, semisal terkait dengan pembangunan daerah.

(Baca juga : Edy Rahmayadi Pensiun Dini, Agus Kriswanto Jabat Pangkostrad)

Pihaknya tak mau kontestasi ini justru dicoreng dengan isu-isu yang merendahkan demokrasi, seperti munculnya isu SARA, atau isu kecil lainnya yang digunakan untuk menjatuhkan lawan.

"Yang penting digunakan isu-isu pembangunan, isu-isu gagasan besar dari para calon agar masyarakat pemilh itu memilih dengan pertimbangan rasional. ItuNasdem meminta itu dan kami akan bekerja sekuat tenaga untuk meningkatkan demokrasi Indonesia," ujar dia.

Edy sebelumnya mengklarifikasi video dirinya yang terlihat membagi-bagikan uang. Ia mengatakan saat itu ia tengah menghadiri sebuah acara di gereja di kota Medan, Sumatera Utara (Sumut).

"Begini. Kegiatan di Sumut, adat ya, bisa dibilang adat ya. Setiap ada kegiatan begitu ada anak menyanyi ada apa pasti ada saweran. Itu sudah merupakan budaya ya," kata Edy di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (5/1/2018).

Mantan Pangkostrad itu mengaku iba melihat kondisi gereja yang didatanginya karena terlihat memprihatinkan.

Halaman:


Terkini Lainnya

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com