Dianggap Tak Adil terhadap Demokrat, Ini Kata Polri

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, tak ada perilaku tidak adil ataupun sewenang-wenang terhadap Partai Demokrat.

Pernyataan itu disampaikannya sebagai bantahan atas tudingan adanya upaya kriminalisasi terhadap kader ataupun calon kepala daerah yang diusung Demokrat. 

"Saya yakin tidak. Penyidik itu independen dan mempunyai aturan-aturan," ujar Setyo di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (4/1/2018).

Setyo mengatakan, penyidik mengusut suatu perkara karena adanya bukti dan saksi yang mendukung.

Baca juga: Jokowi Dipercaya Tak Tahu Ulah Aparat Penegak Hukum kepada Demokrat

Jika ada bukti ke arah tindak pidana, tidak bisa disebut kriminalisasi. Setyo menganggap penyidik mustahil mengada-ada.

"Masyarakat kan sekarang bisa melihat, sudah terbuka. Kalau ada yang tidak pas, pasti akan protes," kata Setyo. 

Demokrat merasa diperlakukan tak adil

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengungkapkan perlakuan tak adil dan sewenang-wenang aparat penegak hukum kepada partai dan kadernya sejak pelaksanaan Pilkada 2017.

Pertama, saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Ketika itu, pasangan yang diusung Partai Demokrat bersama PPP, PKB, dan PAN, yakni Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni, diperiksa pihak kepolisian.

KOMPAS.com/ MOH NADLIR Ketua Umum DPP Partai DemoSekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan (tengah) ketika memberikan keterangan pers di kantor kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (3/1/2018).

Pemeriksaan tersebut diyakini fakta yang menyebabkan tergerusnya suara untuk pasangan tersebut.

"Pada akhirnya, ujungnya, tidak diketahui kasus ini kapan berakhirnya, yang kita tahu hanya kapan mulainya," kata Hinca.

Suara AHY-Sylviana makin tergerus oleh tuduhan dari mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar kepada Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Umum DPP Partai Demokrat.

Baca juga: Demokrat Beberkan Tiga Perlakuan Tak Adil Aparat Penegak Hukum

Saat itu, Antasari menganggap SBY mengetahui soal kriminalisasi terhadap dirinya. Antasari juga dilaporkan ke Bareskrim Polri atas tuduhan pencemaran nama baik. Namun, hingga kini laporan tersebut belum ditindaklanjuti Polri.

Ketiga, perlakuan tak adil dan semena-mena dalam kasus Pilkada Kalimantan Timur 2018. Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang yang akan maju Pilkada Kaltim bersama dengan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi juga dipaksa berpisah.