Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komentari Tweet-War HNW dan Deddy Mizwar, Ini Kata Demokrat

Kompas.com - 02/01/2018, 20:15 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo menilai tak etis kader partai lain mengomentari soal internal partai lainnya.

Hal itu diungkapkannya merespons "tweet-war" antara Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid dan Deddy Mizwar.

"Sebenarnya tidak etis bagi kader partai lain untuk memberikan komentar terhadap apa-apa yang terjadi secara internal di partai yang bukan miliknya. Jadi saya, seperti biasa, "senyum-senyum" saja melihat ada yang berkomentar terhadap apa-apa yang terjadi didalam internal Partai Demokrat," ujar Roy melalui pesan singkat, Selasa (2/1/2018).

Menurutnya, hal yang dilakukan Deddy dengan menandatangani kontrak politik adalah hal wajar. Sebab, selain kini sebagai kader, Deddy juga termasuk salah satu pendiri partai.

Menurutnya, Demokrat sangat menjunjung tinggi pakta integritas sejak awal. Sehingga tidak ada kader yang "loncat-loncat" atau nantinya berkhianat.

"Awalnya bilang A, ujung-ujung bilang B dan sebagainya," ujar dia.

Meski begitu, Roy merasa Demokrat tak perlu mempermasalahkan hal tersebut. Ia mempersilakan publik memberi penilaian.

"Biarkan publik yang menilai, bagaikan sebuah keluarga sebaiknya bicarakan saja urusan internal masing-masing dan tidak usah mencampuri apalagi meributkan urusan eksternal alias tetangganya," kata Anggota Komisi I DPR itu.

Deddy Mizwar sebelumnya menanggapi unggahan Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid melalui akun Twitter pribadinya @hnurwahid.

Unggahan tersebut tak lain adalah pakta integritas antara Deddy dengan Partai Demokrat di Pilkada Jawa Barat 2018.

"Hehe kalo dokumen itu yg dimaksud mk dosa apa yg sy lakukan pd PKS.bukankah Ustadz sbg kader PKS juga harus mendukung capres/cawapres yg diusung PKS?," ucap Deddy melalui akun twitter-nya @Deddy_Mizwar_, Senin (1/1/2108).

Tak tinggal diam, Hidayat pun menanggapi cuitan Deddy tersebut. Ia mempertanyakan maksud "Dosa" yang diutarakan Deddy.

"Bisa disebut kapan&dimana saya menyebut itu sbg“dosa” Bang Demiz? He he he. Saya menyebut itu sbg pilihan politik Bang Demiz yg kami hormati. Sbgmn sewajarnya juga bila Bang Demiz hormati sikap politik kami di PKS ttg dukungan thd Capres/Cawapres nanti," kata dia.

Kompas TV Benarkah adanya kontrak politik Deddy Mizwar dengan Partai Demokrat, jadi penyebab batalnya PKS mendukung Wakil Gubernur Jawa Barat itu di pilkada tahun depan?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com