Penanganan Kasus Heli AW 101, KPK Berterima Kasih ke Panglima TNI

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan ucapan terima kasih kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto atas komitmen TNI dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Khususnya terkait penanganan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan helikopter AgustaWestland (AW) 101.

"Kami sampaikan juga terimakasih pada Panglima TNI. Karena bagaimanapun juga komitmen TNI untuk menjadi bagian pencegahan dan pemberantasan korupsi sangat penting artinya. Terutama Presiden sudah menunjukkan concern-nya, termasuk terkait Heli AW 101 ini," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, melalui keterangan tertulis, Rabu (3/1/2018).

Dalam penanganan kasus pembelian heli yang diduga merugikan negera sekitar Rp 224 miliar tersebut, KPK selalu berkoordinasi dengan Polisi Militer (POM) TNI agar proses penanganan perkara dapat berjalan dengan baik.

"Sebelumnya tim juga sudah berkoordinasi dengan POM TNI agar proses penanganan perkara bersama ini berjalan baik. Prinsipnya KPK dan POM TNI saling mendukung," ujar Febri.

(Baca juga : Mantan KSAU Analogikan Kasus Heli AW 101 dengan Beli Ferrari)

Hari ini, KPK memeriksa mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Agus Supriatna. Agus diperiksa sebagai saksi untuk Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh.

Irfan merupakan pihak swasta yang dijerat oleh KPK. Lembaga antirasuah itu diketahui turut menangani perkara ini bersama POM TNI.

Dalam kasus ini, TNI menetapkan lima orang tersangka dari jajarannya.

Mereka adalah Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Kolonel Kal FTS SE, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa Marsekal Madya TNI FA, dan pejabat pemegang kas atau pekas Letkol admisitrasi WW.

Selain itu, staf yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu yakni Pelda (Pembantu letnan dua) SS, dan asisten perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara Marsda TNI SB.

(Baca juga : Kasus Heli AW 101, KPK Tunggu Angka Pasti Kerugian Negara dari TNI AU)

Diketahui, pembelian helikopter ini bermasalah karena adanya dugaan penggelembungan dana dalam pembelian helikopter tersebut.

Awalnya, pengadaan dikhususkan pada heli jenis VVIP untuk keperluan presiden. Anggaran untuk heli tersebut senilai Rp 738 miliar.

Namun, meski ditolak oleh Presiden Joko Widodo, pembelian heli tetap dilakukan. Jenis heli diubah menjadi heli untuk keperluan angkutan.

Selain itu, heli yang dibeli tersebut tidak cocok dengan spesifikasi yang dibutuhkan TNI Angkatan Udara. Misalnya, heli tidak menggunakan sistem rampdoor.

Hasil perhitungan sementara ditemukan kerugian negara sekitar Rp 224 miliar dari nilai proyek Rp 738 miliar tersebut.