Kompas.com - 03/01/2018, 13:46 WIB
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Agus Supriatna selesai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus pengadaan helikopter AgustaWestland (AW) 101.

Kurang lebih dua setengah jam Agus diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh, salah satu tersangka dari pihak swasta dalam kasus ini yang ditangani KPK.

Agus menyatakan, dia sudah menyampaikan apa yang bisa dia jelaskan berkaitan dengan kasus pengadaan helikopter AW 101.

Dia tidak dapat membeberkan ke publik materi pemeriksaannya di KPK dengan alasan masih memegang sumpah prajurit.

"Karena ini semua sudah ada aturannya, ada perundangan-undangan, ada aturan, ada doktrin, ada sumpah sebagai prajurit itu ya, jadi kemana-mana tidak boleh asal mengeluarkan statment," kata Agus, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (3/1/2018).

(Baca juga : POM TNI: KPK Berwenang Usut Kasus Helikopter AW 101)

Namun, karena tak ingin ada yang curiga dan bertanya-tanya soal kasus pengadaan helikopter ini, Agus membuat analogi cerita seolah dirinya sedang membeli mobil Ferrari.

"Ini Ferrari buat apa nih, nah ini buat jalan-jalan Pak. Oh buat jalan-jalan seperti ini toh Ferrari-nya. Berapa nih, segini, oh oke," ujar Agus.

Lanjut cerita, Agus kemudian berkata ke pihak showroom bahwa dia menginginkan agar Ferrari itu tidak hanya bisa dipakai untuk balapan atau trek-trekan, tetapi sampai punya lima fungsi lainnya lagi.

"Nah sehingga akhirnya orang yang di showroom itu mengatakan oh begini, Pak, berarti saya nanti di mesinnya saya akan tambah ini, Pak, wiringnya saya akan tambah ini, Pak, nah di bodynya saya harus pasang spoiler, Pak," ujar Agus.

"Tapi waktu Bapak dipakai balapan, chasisnya harus Bapak ganti. Di waktu yang basah, Bapak ban nya yang ini. Tapi waktu kering, Bapak harus rubah bannya yang ini," ujar Agus.

Sehingga, lanjut dia, di Ferrari tersebut sudah dipasangkan bermacam-macam kelengkapan sesuai keinginan pembeli.

 

Sumpah prajurit

Kembali lagi ke masalah helikopter AW 101, dia tidak dapat mengungkap kelengkapan apa saja yang dipasangkan dengan alasan bersifat rahasia.

"Jadi alat pertahanan sistem senjata untuk militer. Pengguna, pengelolanya, pasti prajurit. Nah, prajurit itu punya sumpah prajurit. Sumpah prajurit yang kelima, memegang rahasia tentara sekeras-kerasnya," ujar Agus.

Bahkan pensiunan jenderal bintang empat itu masih membawa buku saku yang disebutnya berisi sumpah prajurit.

"Walaupun saya sudah sekarang retired (pensiunan) ke mana pun saya bawa ini, ini buku kecil pasti dibawa sama prajurit. Ya harus dibawa karena di sini ada doktrin, sumpah," ujar Agus.

(Baca juga : KPK Tegaskan Kewenangan Bersama TNI Usut Kasus Pembelian Helikopter AW 101)

Saat disinggung apakah analogi membeli Ferrari itu juga disampaikan Agus kepada penyidik, Agus menepisnya.

"Oh enggak, beda. Ini dengan teman-teman (media) yang selama ini kangen sama saya," ujar Agus.

Diketahui, pembelian helikopter ini bermasalah karena adanya dugaan penggelembungan dana dalam pembelian helikopter tersebut.

Awalnya, pengadaan dikhususkan pada heli jenis VVIP untuk keperluan presiden. Anggaran untuk heli tersebut senilai Rp 738 miliar.

Namun, meski ditolak oleh Presiden Joko Widodo, pembelian heli tetap dilakukan. Jenis heli diubah menjadi heli untuk keperluan angkutan.

Selain itu, heli yang dibeli tersebut tidak cocok dengan spesifikasi yang dibutuhkan TNI Angkatan Udara. Misalnya, heli tidak menggunakan sistem rampdoor.

Hasil perhitungan sementara ditemukan kerugian negara sekitar Rp 224 miliar dari nilai proyek Rp 738 miliar tersebut.

Kompas TV Bahas Korupsi Helikopter, Panglima TNI Bertemu Ketua KPK
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkas Sambo dkk Lengkap, Kejagung Tak Tutup Kemungkinan Tahan Putri Candrawathi

Berkas Sambo dkk Lengkap, Kejagung Tak Tutup Kemungkinan Tahan Putri Candrawathi

Nasional
Petani Keluhkan Harga Kopra Turun, Jokowi: Naik Turunnya Harga Komoditas Sulit Diintervensi

Petani Keluhkan Harga Kopra Turun, Jokowi: Naik Turunnya Harga Komoditas Sulit Diintervensi

Nasional
KPK Geledah 4 Tempat di Semarang, Salatiga, dan Yogyakarta Terkait Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK Geledah 4 Tempat di Semarang, Salatiga, dan Yogyakarta Terkait Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Nasional
Jalani 'Fit and Proper Test', Nyoman Wara Ingin KPK Fokus Tindak Kasus Korupsi yang Rugikan Negara

Jalani "Fit and Proper Test", Nyoman Wara Ingin KPK Fokus Tindak Kasus Korupsi yang Rugikan Negara

Nasional
Capim KPK Johanis Tanak Pilih Utamakan Pencegahan: Uang Negara Keluar Banyak saat Tangani Kasus Korupsi

Capim KPK Johanis Tanak Pilih Utamakan Pencegahan: Uang Negara Keluar Banyak saat Tangani Kasus Korupsi

Nasional
Perkara Lukas Enembe, Demokrat: Pemberantasan Korupsi Tunduk Hukum Negara Bukan Parpol

Perkara Lukas Enembe, Demokrat: Pemberantasan Korupsi Tunduk Hukum Negara Bukan Parpol

Nasional
Tok, Komisi III DPR Pilih Johanis Tanak Gantikan Lili Pintauli di KPK

Tok, Komisi III DPR Pilih Johanis Tanak Gantikan Lili Pintauli di KPK

Nasional
Deretan Kebijakan Kontroversial Mendikbud Ristek Nadiem Makarim

Deretan Kebijakan Kontroversial Mendikbud Ristek Nadiem Makarim

Nasional
Hal-hal Memberatkan dalam Vonis Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto

Hal-hal Memberatkan dalam Vonis Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto

Nasional
Ralat, Polri Sebut AKBP Raindra Ajukan Banding atas Sanksi Demosi 4 Tahun

Ralat, Polri Sebut AKBP Raindra Ajukan Banding atas Sanksi Demosi 4 Tahun

Nasional
Sekjen Ungkap Kesalahan Fatal Pamdal yang Bikin IPW Merasa Tak Boleh Masuk ke DPR

Sekjen Ungkap Kesalahan Fatal Pamdal yang Bikin IPW Merasa Tak Boleh Masuk ke DPR

Nasional
Berkas Kasus Brigadir J Lengkap, Mahfud: Mari Kawal sampai Akhir

Berkas Kasus Brigadir J Lengkap, Mahfud: Mari Kawal sampai Akhir

Nasional
Capim KPK Noman Wara: Korupsi Tak Hanya Rugikan Pelaku, tapi Juga Keluarga

Capim KPK Noman Wara: Korupsi Tak Hanya Rugikan Pelaku, tapi Juga Keluarga

Nasional
Detik-detik Pelanggaran HAM Berat di Paniai: Oknum TNI Tembak Warga dan Tikam dari Dekat

Detik-detik Pelanggaran HAM Berat di Paniai: Oknum TNI Tembak Warga dan Tikam dari Dekat

Nasional
Gerindra Legawa bila Anies Berpaling ke Parpol Lain pada Pilpres 2024

Gerindra Legawa bila Anies Berpaling ke Parpol Lain pada Pilpres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.