Kasus Heli AW 101, KPK Tunggu Angka Pasti Kerugian Negara dari TNI AU

Kompas.com - 13/12/2017, 20:22 WIB
Helikopter Agusta Westland (AW) 101 terparkir dengan dipasangi garis polisi di Hanggar Skadron Teknik 021 Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (9/2/2017). KASAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto telah membentuk tim investigasi untuk meneliti proses perencanaan, pengadaan dan menelisik pengiriman helikopter tersebut. ANTARA FOTO / WIDODO S JUSUFHelikopter Agusta Westland (AW) 101 terparkir dengan dipasangi garis polisi di Hanggar Skadron Teknik 021 Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (9/2/2017). KASAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto telah membentuk tim investigasi untuk meneliti proses perencanaan, pengadaan dan menelisik pengiriman helikopter tersebut.
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu hasil penghitungan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Helikopter AgustaWestland (AW) 101.

Menurut Febri, pihak Polisi Militer TNI Angkatan Udara (POM TNI AU) tengah menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai dasar perhitungan kerugian negara dan bahan penyidikan untuk tersangka dari pihak militer.

Ia menuturkan hasil perhitungan POM TNI AU nantinya juga akan digunakan KPK untuk memeriksa tersangka Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh.

"Saat ini POM TNI AU masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara yang sedang dihitung oleh BPK untuk tersangka yang ditangani TNI. Nantinya perhitungan kerugian negara tersebut juga akan dimanfaatkan KPK untuk penanganan perkara dengan tersangka IKS," ujar Febri di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (13/12/2017).

(Baca juga : POM TNI: KPK Berwenang Usut Kasus Helikopter AW 101)

Selain itu, lanjut Febri, KPK masih membutuhkan pemeriksaan saksi-saksi lainnya dari pihak TNI AU.

Ia menuturkan, pada prinsipnya koordinasi dan komunikasi antara KPK dan POM TNI AU berjalan baik.

POM TNI AU memfasilitasi kebutuhan penyidik terkait pemeriksaan saksi-saksi, baik saksi-saksi terdahulu maupun saksi-saksi baru yang dibutuhkan keterangannya oleh KPK.

"Koordinasi dengan pihak TNI AU akan terus dijalin dalam penanganan perkara ini," kata Febri.

Dalam kasus ini, TNI menetapkan lima orang tersangka dari jajarannya. Mereka adalah Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Kolonel Kal FTS SE, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa Marsekal Madya TNI FA, dan pejabat pemegang kas atau pekas Letkol Adm WW.

Selain itu, staf pemegang kas yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu yakni Pelda (Pembantu letnan dua) SS, dan asisten perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara Marsda TNI SB.

(Baca juga : KPK Tegaskan Kewenangan Bersama TNI Usut Kasus Pembelian Helikopter AW 101)

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X