Ketua DPR Pengganti Novanto Harus Bersih, Politisi Golkar Ini Protes

Kompas.com - 28/12/2017, 10:14 WIB
Ketua DPR RI Setya Novanto saat membawakan pidato pembukaan masa sidang DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua DPR RI Setya Novanto saat membawakan pidato pembukaan masa sidang DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng mengatakan, setiap kader partainya yang ada di DPR berpeluang menjadi ketua DPR.

Tak peduli apakah anggota Fraksi Golkar itu pernah menjadi saksi atau pernah disebut-sebut dalam sebuah kasus korupsi.

"Status hukumkan adalah kalau orang sudah menyandang status tersangka atau terdakwa. Setiap orang tidak bisa menghindar menjadi saksi apabila diminta keterangannya sebagai saksi," kata Mekeng saat dihubungi, Kamis (28/12/2017).

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng usai melapor di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (20/3/2017).KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng usai melapor di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (20/3/2017).
Hal ini disampaikan Mekeng menanggapi usulan dari politisi senior Partai Golkar, Hajriyanto Thohari.

Hajriyanto menyebutkan, ketua DPR pengganti Setya Novanto sebaiknya tidak pernah memiliki jejak masalah pada masa lalu, utamanya terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Politisi Senior Golkar: Ketua DPR Harus Bersih dari Masalah Korupsi

Bahkan, Hajriyanto berharap ketua DPR yang baru tak pernah sekali pun diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi.

Mekeng tak sependapat dengan usulan tersebut. Sebab, setiap orang tidak bisa menghindar untuk menjadi saksi apabila dimintai keterangannya dalam suatu kasus hukum.

Mereka yang dipanggil sebagai saksi belum tentu bersalah.

Baca juga: Pilih Ketua DPR Pengganti Novanto, Airlangga Cari Tokoh Senior

"Jadi, kalau jadi saksi sudah tidak boleh menjabat jabatan publik apa-apa, banyak pejabat publik juga harus mundur dari jabatannya dong, dari menteri, dari gubernur, dan lainnya. Sebab, banyak menteri di pemerintahan yang sudah dipanggil menjadi saksi berkali-kali masih tetap jadi menteri, kok," kata Ketua Komisi XI DPR ini.

Harus bersih

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X