Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Awal Januari 2018, Golkar Bahas Ketua DPR Pengganti Setya Novanto

Kompas.com - 22/12/2017, 14:58 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar akan membahas Ketua DPR RI pengganti Setya Novanto pada awal Januari 2018.

Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, hal itu akan dibahas dalam rapat pleno partai sekaligus membahas kinerja partai terkait kerja politik dan sosial.

"Insya Allah minggu pertama Januari sekaligus menentukan calon ketua DPR pengganti Pak Setya Novanto," ujar Nurdin, di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (22/12/2017).

Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (22/12/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (22/12/2017).
Menurut Nurdin, Golkar akan mengupayakan agar figur Ketua DPR yang dipilih mewakili slogan baru "Golkar Bersih" yang digaungkan pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) beberapa hari lalu.

Baca juga: Menanti Figur Ketua DPR Antitesis Setya Novanto

Sejumlah kriteria juga akan digunakan untuk menunjuk ketua DPR yang baru.

Kriteria tersebut, kata Nurdin, bisa menjadi speaker yang baik bagi DPR RI, bisa menjalankan amanah rakyat, serta mampu mengawal DPR untuk menjalankan tiga fungsi utamanya.

"Dan bisa menjaga harkat martabat Partai Golkar di DPR. Karena harkat dan martabat Golkar adalah di atas segala-galanya," kata dia.

Baca: Ketum Golkar Resmi Dikukuhkan, Bagaimana Posisi Ketua DPR?

Sebelumnya, Munaslub Partai Golkar telah mengukuhkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga juga diberi mandat penuh oleh Munaslub untuk merevitalisasi dan merekonstruksi kepengurusan partai.

Namun, posisi Ketua DPR RI yang ditinggalkan Setya Novanto belum ada penggantinya. Saat ini, Fadli Zon mengisi posisi Pelaksana Tugas Ketua DPR hingga Golkar menunjuk pengganti Setya Novanto.

Kompas TV Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto akan menunjuk Ketua DPR yang bisa bekerja transparan.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com