Ketua DPR Pengganti Novanto Harus Bersih, Politisi Golkar Ini Protes

Tak peduli apakah anggota Fraksi Golkar itu pernah menjadi saksi atau pernah disebut-sebut dalam sebuah kasus korupsi.

"Status hukumkan adalah kalau orang sudah menyandang status tersangka atau terdakwa. Setiap orang tidak bisa menghindar menjadi saksi apabila diminta keterangannya sebagai saksi," kata Mekeng saat dihubungi, Kamis (28/12/2017).

Hajriyanto menyebutkan, ketua DPR pengganti Setya Novanto sebaiknya tidak pernah memiliki jejak masalah pada masa lalu, utamanya terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bahkan, Hajriyanto berharap ketua DPR yang baru tak pernah sekali pun diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi.

Mekeng tak sependapat dengan usulan tersebut. Sebab, setiap orang tidak bisa menghindar untuk menjadi saksi apabila dimintai keterangannya dalam suatu kasus hukum.

Mereka yang dipanggil sebagai saksi belum tentu bersalah.

"Jadi, kalau jadi saksi sudah tidak boleh menjabat jabatan publik apa-apa, banyak pejabat publik juga harus mundur dari jabatannya dong, dari menteri, dari gubernur, dan lainnya. Sebab, banyak menteri di pemerintahan yang sudah dipanggil menjadi saksi berkali-kali masih tetap jadi menteri, kok," kata Ketua Komisi XI DPR ini.

Harus bersih

Sebelumnya, Hajriyanto Thohari mengatakan, pembenahan Partai Golkar harus dilakukan dengan revolusi besar-besaran.

Sebab, kasus hukum yang dialami Ketua Umum Setya Novanto, menurut Hajriyanto, sejatinya telah merusak kelembagaan partai.

Oleh karena itu, syarat utama pengganti Novanto harus sosok yang tidak pernah memiliki jejak masalah pada masa lalu, utamanya terkait dengan KPK.

“Sosok yang menjabat ketua DPR harus bersih dari masalah korupsi. Walaupun hanya berstatus saksi (kasus korupsi), sebaiknya dicari orang yang benar-benar bersih,” kata Hajriyanto saat dihubungi, Senin (27/11/2017).

Dari beberapa nama yang muncul saat ini, Hajriyanto menilai, Sekretaris Fraksi Golkar DPR Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai kandidat yang paling layak menjadi ketua DPR.

“Hanya Agus yang sepanjang kariernya di DPR belum pernah bersentuhan dengan masalah hukum, terutama dengan KPK,” ucapnya.