Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dewan Pakar Golkar Minta Munaslub Digelar 15-17 Desember 2017

Kompas.com - 08/12/2017, 20:11 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pakar Partai Golkar meminta agar Dewan Pengurus Pusat (DPP) segera menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono usai bertemu dengan perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat.

"Menyelengarakan munaslub pada 15-17 Desember 2017," ujar Agung di Jakarta, Jumat (8/12/2017).

Dewan Pakar Golkar menilai, munaslub adalah jalan terbaik agar segera ada pembaharuan di puncak pimpinan partai berlambang beringin itu. Hal ini dinilai penting agar Golkar tidak lekat dengan kesan korupsi.

Seperti diketahui, Ketua Umum Golkar Setya Novanto menjadi tersangka kasus korupsi KTP elektronik. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPR itu bahkan sudah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

(Baca juga: "Dalam Keadaan Apa Pun, Munaslub Harus Digelar karena Diusulkan 2/3 DPD Golkar")

Dorongan segera menggelar munaslub kian kuat setelah 31 dari 34 DPD, sudah sepakat agar ada pergantian kepemimpinan di Partai Golkar. Jumlah itu sudah memenuhi syarat karena sudah lebih dari dua pertiga suara DPD.

Atas dasar itu, Dewan Pakar Partai Golkar sepakat untuk meminta munaslub digelar sesuai waktu yang disebutkan. Tanggal 15-17 Desember 2017 dipilih lantaran sebelum libur Natal dan Tahun Baru 2018.

"Tanggalnya memudahkan semua pihak termasuk dari daerah. Menjelang Natal dan Tahun Baru lebih baik sebelum tanggal 20 Desember agar bisa mudah pulang perginya," kata Agung.

"Nanti kalau (munaslub digelar sesudah tanggal 20) dari luar Jakarta enggak bisa pulang karena pesawat penuh," ucap mantan Ketua DPR itu.

(Baca juga: Jelang Munaslub, Gerakan Muda Partai Golkar Tuntut Tiga Hal ke DPP)

Selain itu, Dewan Pakar Partai Golkar juga meminta agar DPP melaksanakan rapat pleno pada Senin (11/12/2017). Rapat pleno adalah rapat awal untuk menentukan waktu, tempat, hingga penyelenggara munaslub.

Kompas TV Dedy Mulyadi menilai kemunculan Titiek Soeharto dalam bursa calon ketua umum merupakan wujud demokrasi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com