JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP Golkar 1983-1988, Sarwono Kusumaatmaja mengingatkan agar Golkar tak salah memimpin pemimpin baru jika mau melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Ia menambahkan, saat ini sudah ada semacam konsensus bahwa elektabilitas Golkar jeblok karena adanya satu tokoh yang menyebabkan situasi tersebut. Oleh karena itu, kepemimpinan partai berencana diganti.
Namun, kata dia, untuk membuat elektabilitas partai yang jeblok menjadi terangkat, perlu dilakukan Musyawarah Nasional yang memilih kepemimpinan permanen. Bukan melalui Mubaslub. Munaslub, menurutnya, hanya bersifat praktis.
"Tidak bisa Munaslub. Harus Munas. Munaslub untuk praktisnya dulu. Tapi kalau salah milih orang, bisa jeblok lagi," ujar Sarwono dalam sebuah diskusi bertajuk "Golkar untuk Indonesia Menyambut Partai Bersih, Merakyat, Berintegritas" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (8/12/2017).
Baca juga : Jika Munaslub Melebihi 17 Desember, Apa yang Dilakukan DPD I Golkar?
Ia menambahkan, yang terjadi pada Golkar saat ini ibarat rescue program atau program penyelamatan. Oleh karena itu, ia meminta agar Golkar mampu memilih rescue team atau tim penyelamatan yang tepat.
"(Yang diperlukan) rescue team. Kemudian bantu siapkan juga Golkar ngapain ke depan. Jadi menurut saya apa yang dialami Golkar sekarang itu sangat mengkhawatirkan tapi problemnya kontemporer," tuturnya.
Adapun perwakilan DPD I Partai Golkar sepakat agar munaslub digelar dalam waktu dekat. Rekomendasi tersebut telah diserahkan kepada DPP, Kamis (30/11/2017) lalu. Mereka menargetkan setidaknya munaslub digelar pada 16 atau 17 Desember 2017.
Munaslub tersebut ditujukan untuk memilih ketua umum Partai Golkar definitif pengganti Setya Novanto. Novanto dinonaktifkan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.