JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Zainudin Amali mengakui sejak 2014 hingga sekarang partainya terus dilanda permasalahan.
Pada 2014, Golkar dilanda konflk internal yang berujung pada dua kepengurusan namun berhasil disatukan lewat musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Munaslub tersebut juga mengantarkan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar.
Kini, Golkar kembali menghadapi masalah kala Novanto yang berstatus sebagai ketua umum Golkar dan Ketua DPR menjadi tersangka korupsi e-KTP.
(Baca juga : Senior Golkar: Kalau Salah Pilih Pemimpin Baru, Golkar Bisa Jeblok Lagi)
"Bagi Golkar, kenapa kemudian beberapa kali terjadi kami rujuk lagi. Akhirnya sepertinya tidak apa-apa. Hal yang saya tekankan bahwa selama itu bukan pertentangan ideologi, maka itu tidak akan lama bisa diselesaikan," kata Amali dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/12/2017).
Karena itu, ia menilai permasalahan saat ini, dimana partainya tersandera status hukum sang ketua umum, tak akan membuat partainya hancur.
Ia menambahkan, dalam waktu yang tepat, partainya akan segera mengambil langkah tepat guna mengakhiri kemelut ini.
"Turbulensi yang kita alami sejak reformasi adalah hal yang memang wajar dan menurut saya harus dialami parpol. Itulah membuat kenapa ada turbulensi bisa diselesaikan karena bukan menyangkut masalah ideologi," lanjut dia.