Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Din Syamsuddin Ajak Umat Beragama Tolak Sikap AS Terkait Yerusalem

Kompas.com - 07/12/2017, 22:52 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengajak seluruh umat beragama menolak pengakuan sepihak Amerika Serikat terhadap Yerusalem.

Menurut Din, sikap yang disampaikan Presiden AS Donald Trump tersebut merupakan bentuk provokasi dan akan mengganggu proses perdamaian yang selama ini tengah diupayakan baik bagi Palestina maupun Israel.

Ia mengajak dunia internasional untuk sama-sama mengutuk tindakan tersebut.

"Dunia international termasuk PBB harus menyatakan ini tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Nah keputusan ini harus kita tolak, lebih dari sekedar kita kutuk sekeras-kerasnya," ujar Din usai menghadiri International Conference for Defending Palestinian Rights di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Tak hanya umat Islam, namun Din juga mengajak seluruh umat beragama menolak sikap Amerika tersebut.

(Baca juga: PBNU Anggap Pengakuan AS atas Yerusalem Ganggu Stabilitas Perdamaian Dunia)

Lebih jauh, dugaan sejumlah pihak bahwa konflik Israel-Palestina tak kunjung selesai menurutnya bisa jadi karena adanya standar ganda yang diberlakukan Amerika dan negara-negara besar lainnya.

Standar ganda tersebut kemudian menciptakan ketidakadilan dunia.

"Oleh karena itu tidak hanya umat Islam. Umat agama manapun yang cinta perdamaian dan keadilan harus menolaknya. Alhamdulillah sikap pemerintah Indonesia tegas dari dulu," tuturnya.

Din kemudian menyinggung adanya opsi moderat yang pernah dimunculkan, yakni membagi dua Yerusalem. Bagian timur yang ditempati penduduk Palestina menjadi Ibukota Palestina, sedangkan bagian barat menjadi bagian Israel.

Opsi lainnya adalah menjadikan Yerusalem menjadi kota suci internasional bagi tiga agama samawi, yaitu Yahudi, Nasrani dan Islam. Sebab, ketiga agama tersebut dinilai memiliki keterikatan terhadap Yerusalem.

"Saya kira sedang dibahas opsi-opsi tadi yang bersifat moderat aebagai solusi tiba-tiba Amerika Serikat secara sepihak. Aksi Donald Trump ini sangat, sangat sepihak," ujar Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban itu.

(Baca juga: Jusuf Kalla Sebut Pengakuan Sepihak AS atas Yerusalem Picu Demonstrasi Massa)

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Rabu (6/12/2017) waktu setempat.

"Israel adalah negara yang berdaulat dengan hak seperti setiap negara berdaulat lainnya untuk menentukan ibu kotanya sendiri," kata Trump dalam pidatonya di Gedung Putih, seperti dilansir dari AFP.

Pemerintah AS juga memulai memproses perpindahan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Aksi ini merupakan salah satu pemenuhan janji kampanyenya kepada para pemilihnya.

Halaman:


Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com