PBNU: Pengakuan AS atas Yerusalem Akan Buat Konflik Tak Berkesudahan - Kompas.com

PBNU: Pengakuan AS atas Yerusalem Akan Buat Konflik Tak Berkesudahan

Moh. Nadlir
Kompas.com - 07/12/2017, 16:36 WIB
Ketua DPP Bidang Hukum PBNU Robikin Emhas (kiri) bersama Sekretaris Jenderal PBNU, Helmi Faishal Zaini (kanan) saat menggelar jumpa pers terkait pengakuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas Jerusalem, Palestina sebagai Ibu Kota Israel, menggantikan Tel Aviv di kantor PBNU, Jakarta, Kamis (7/12/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Ketua DPP Bidang Hukum PBNU Robikin Emhas (kiri) bersama Sekretaris Jenderal PBNU, Helmi Faishal Zaini (kanan) saat menggelar jumpa pers terkait pengakuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas Jerusalem, Palestina sebagai Ibu Kota Israel, menggantikan Tel Aviv di kantor PBNU, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdatul Ulama ( PBNU) mengecam keras pengakuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas Yerusalem, Palestina, sebagai Ibu Kota Israel, menggantikan Tel Aviv.

Sekretaris Jenderal PBNU Helmi Faishal Zaini mengatakan, klaim Amerika Serikat atas Yerusalem tersebut akan membuat situasi dunia semakin panas.

Dampak lainnya, akan membuat konflik yang tak berkesudahan.

"Ini berpotensi meluasnya pelanggaran terhadap prinsip hukum humaniter," ujar Helmi di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Baca: Mengenal Yerusalem, Kota Suci Tiga Agama

Helmi menegaskan, Yerusalem bukanla Ibu Kota Israel. Yerusalem adalah Ibu Kota Palestina yang telah diakui oleh banyak kedaulatannya.

"PBNU menyerukan agar negara-negara di Timur Tengah untuk bersatu mendukung kemerdekaan Palestina," ujar dia.

PBNU juga mendesak agar PBB segera mengesahkan keanggotaan Palestina sebagai anggota resmi PBB dan memberikan hak yang setara sebagai rakyat dan negara yang merdeka.

Seorang warga Palestina menyapu jalan pada 7 Desember 2017 di kota Hebron, di Tepi Barat yang diduduki Israel. Otoritas Palestina menyerukan demonstrasi mogok massal di kota Ramallah di Tepi Barat menyusul keputusan Presiden AS Donald Trump untuk mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel.AFP PHOTO/HAZEM BADER Seorang warga Palestina menyapu jalan pada 7 Desember 2017 di kota Hebron, di Tepi Barat yang diduduki Israel. Otoritas Palestina menyerukan demonstrasi mogok massal di kota Ramallah di Tepi Barat menyusul keputusan Presiden AS Donald Trump untuk mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel.

PBB juga perlu memberikan sanksi, baik politik maupun ekonomi kepada Israel dan negara manapun jika tidak bersedia mengakhiri pendudukan terhadap tanah Palestina.

"Organisasi Kerjasama Islam (OKI) harus secara intensif mengorganisir anggotanya untuk mendukung kemerdekaan Palestina," kata Helmi.

Baca juga : Keputusan Trump soal Yerusalem Tuai Kemarahan Para Pemimpin Negara

Terakhir, PBNU sepenuhnya berharap terhadap pemerintah Indonesia untuk ikut serta dan proaktif dalam membantu problem yang terjadi di Palestina.

"Pemerintah Indonesia memiliki peran yang sangat strategis untuk menjadi penengah yang bisa memediasi dinamika politik yang sedang terjadi," ujar dia.

Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menegaskan bahwa Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika serikat terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Pemerintah Indonesia, kata Jokowi, meminta Amerika Serikat mempertimbangkan kembali langkah tersebut.

"Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan meminta AS mempertimbangkan kembali keputusan tersebut," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Bogor, Kamis (7/12/2017).

Baca juga: Pemerintah Harus Kutuk Langkah Trump Akui Yerusalem Ibu Kota Israel

Menurut Jokowi, pengakuan sepihak tersebut melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB di mana Amerika Serikat justru menjadi anggota tetapnya.

Jokowi mengatakan, ia dan rakyat Indonesia tetap konsisten bersama rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan haknya sesuai UUD 1945.

Pemerintah mendorong agar OKI segera melaksanakan sidang khusus atas pengakuan sepihak ini pada kesempatan pertama.

Pemerintah RI juga meminta PBB segera bersidang serta menyikapi pengakuan sepihak AS.

Kompas TV Presiden Trump memerintahkan kedubes AS pindah ke Yerusalem.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisMoh. Nadlir
EditorInggried Dwi Wedhaswary
Komentar

Terkini Lainnya


Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM