Airlangga Dorong Pergantian Ketum Golkar, Apa Pun Hasil Praperadilan Novanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menilai pergantian ketua umum Partai Golkar melalui musyawarah nasional luar biasa mutlak untuk dilakukan.

Pergantian harus dilakukan tanpa melihat putusan praperadilan yang diajukan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Saat ini Novanto tengah mengajukan gugatan praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi atas penetapannya sebagai tersangka kasus korupsi E-KTP.

"Dari hasil keputusan rapat pleno DPP Golkar pun, apa pun hasil praperadilan, tetap Munaslub," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/11/2017).

(Baca juga: Jokowi Akui Airlangga Hartarto Minta Restu Jadi Ketum Golkar)

Airlangga pun menyatakan bahwa dirinya siap mencalonkan diri sebagai ketua umum apabila Munaslub digelar. Ia mengklaim sudah didukung dua pertiga Dewan Pimpinan Daerah Golkar tingkat I (provinsi)

"Ya tentu dukungan-dukungan itukan sedang mengalir jadi oleh karena itu kami sedang bicara dengan teman-teman di daerah," ucap Airlangga.

Menurut Airlangga, tidak lama lagi, DPD Partai Golkar di seluruh provinsi tengah menyusun aspirasi mengenai pentingnya Munaslub untuk menyelamatkan Partai Golkar. Rekomendasi itu akan segera diserahkan ke DPP Golkar.

"Munaslub ditargetkan pada bulan Desember ini," ujar Airlangga.

(Baca juga: Airlangga Klaim Didukung 2/3 DPD I Golkar, Cukup untuk Gelar Munaslub)

Menteri Perindustrian ini juga mengaku sudah mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo untuk bertarung pada Munaslub Golkar. Namun, Airlangga belum memikirkan apakah dirinya akan mundur dari kabinet jika memenangi kontestasi.

"Ya kita bicaranya tahap demi tahap," kata dia.