Syarat Calon Perseorangan Terlalu Berat, UU Pilkada Seharusnya Direvisi - Kompas.com

Syarat Calon Perseorangan Terlalu Berat, UU Pilkada Seharusnya Direvisi

Kompas.com - 30/11/2017, 06:38 WIB
Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini dalam diskusi di Jakarta, Minggu (2/4/2017).KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini dalam diskusi di Jakarta, Minggu (2/4/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) mengusulkan agar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada direvisi.

Persyaratan calon perseorangan dalam beleid tersebut dinilai terlalu berat sehingga menghambat munculnya alternatif pilihan masyarakat dari jalur independen.

"Kami usulkan pembuat Undang-undang, membuat persyaratan calon perseorangan lebih moderat," kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, dalam diskusi di Media Center Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Dalam UU Pilkada, minimal dukungan calon perseorangan yang maju dalam Pilgub berkisar antara 6,5 persen hingga 10 persen dari jumlah pemilih yang tercantum pada DPT.

Baca juga: Putusan MK soal Syarat Dukungan Calon Perseorangan Tak Persulit KPU

Rinciannya, 10 persen untuk jumlah DPT 2 juta; 8,5 persen untuk jumlah DPT antara 2 juta-6 juta; 7,5 persen untuk jumlah DPT 6 juta-12 juta, dan 6,5 persen untuk jumlah DPT lebih dari 12 juta.

IlustrasiKOMPAS Ilustrasi

Menurut Titi, angka minimal dukungan yang moderat yaitu tiga persen dari jumlah penduduk, seperti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

"Atau setidak-tidaknya seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Jadi, seperti nomenklatur awal UU Pilkada," kata Titi.

Pada nomenklatur awalnya, minimal dukungan calon perseorangan untuk maju di Pilgub berkisar antara 3 persen hingga 6,5 persen dari jumlah penduduk.

Rinciannya, 6,5 persen untuk jumlah penduduk 2 juta jiwa; 5 persen untuk jumlah penduduk 2 juta-6 juta jiwa; 4 persen untuk jumlah penduduk 6 juta-12 juta jiwa, dan 3 persen untuk jumlah penduduk lebih dari 12 juta jiwa.

Baca: Putusan MK soal Syarat Dukungan Calon Perseorangan Jadikan Pilkada Lebih Adil

Titi mengatakan, munculnya calon perseorangan dalam pilkada ini perlu didorong. Seharusnya, kehadiran calon perseorangan dilihat sebagai bagian dari kompetisi sehat untuk memberikan alternatif maksimal kepada publik.

" Calon perseorangan harus ditempatkan sebagai fasilitas untuk akomodasi artikulasi politik warga yang tidak terwakili kehadiran parpol," ujar Titi.

Selain mengusulkan revisi UU Pilkada, Titi juga meminta kepada KPU RI agar membuat skema yang lebih mudah dan fleksibel bagi calon perseorangan terkait tata cara administrasi, prosedur, dan mekanisme untuk mengumpulkan dukungan.

"Tidak harus nunggu regulasi yang sah baru bisa mengumpulkan dukungan. Ini harus dijamin dengan regulasi KPU. Tahun 2020 ada pilkada lagi kan di 9 provinsi. Kalau bisa, calon perseorangan bisa mengumpulkan dukungan satu tahun sebelum pencalonan," kata dia.

Kompas TV Hingga saat ini ternyata masih belum ada satu pun partai politik yang statusnya telah memenuhi syarat administrasi untuk bisa menjadi peserta Pemilu 2019.



EditorInggried Dwi Wedhaswary
Komentar

Terkini Lainnya

Anies: Jakarta Fair di Kemayoran Kondisinya Aman dan Stabil

Anies: Jakarta Fair di Kemayoran Kondisinya Aman dan Stabil

Megapolitan
Ini Perbedaan Teknik Informatika dan Sistem Informasi

Ini Perbedaan Teknik Informatika dan Sistem Informasi

Edukasi
PP Muhammadiyah Minta Agar Istilah Radikalisasi Dihapus di RUU Antiterorisme

PP Muhammadiyah Minta Agar Istilah Radikalisasi Dihapus di RUU Antiterorisme

Nasional
Pesona Masjid Besar Suruh, Sisa Kejayaan Zaman Mataram 2 Abad Silam

Pesona Masjid Besar Suruh, Sisa Kejayaan Zaman Mataram 2 Abad Silam

Regional
Jebol Tembok Kantor Pegadaian di Bekasi dan Depok, Pelaku Pura-pura Sewa Kontrakan

Jebol Tembok Kantor Pegadaian di Bekasi dan Depok, Pelaku Pura-pura Sewa Kontrakan

Megapolitan
KPU Sebut Logistik Kotak Suara Pilkada 2018 Telah Tersebar di Semua Daerah

KPU Sebut Logistik Kotak Suara Pilkada 2018 Telah Tersebar di Semua Daerah

Nasional
Kata Pimpinan KPK, Mantan Napi Koruptor Bisa 'Nyaleg' Asalkan...

Kata Pimpinan KPK, Mantan Napi Koruptor Bisa "Nyaleg" Asalkan...

Nasional
Dahnil: RUU Antiterorisme Seperti Menyeret ke Orde Baru...

Dahnil: RUU Antiterorisme Seperti Menyeret ke Orde Baru...

Nasional
Bawa Pistol Sambil Mengajar, Guru SD di OKU Timur DItangkap Polisi

Bawa Pistol Sambil Mengajar, Guru SD di OKU Timur DItangkap Polisi

Regional
'Bila Gubernur Mau Datang Beri Bantuan, Lebih Baik dalam Bentuk Finansial'

"Bila Gubernur Mau Datang Beri Bantuan, Lebih Baik dalam Bentuk Finansial"

Megapolitan
KPK Tangkap Bupati dan 9 Orang di Buton Selatan

KPK Tangkap Bupati dan 9 Orang di Buton Selatan

Nasional
Saat Jokowi Menguji Anak-anak Muda Visioner Melafalkan Pancasila...

Saat Jokowi Menguji Anak-anak Muda Visioner Melafalkan Pancasila...

Nasional
Pria yang Hina Jokowi Dalam Sebuah Video Disebut Akan Serahkan Diri

Pria yang Hina Jokowi Dalam Sebuah Video Disebut Akan Serahkan Diri

Megapolitan
Jaringan Kemendagri Terputus 2 Minggu, Ribuan Warga Perbatasan Nunukan Tidak Bisa Cetak E-KTP

Jaringan Kemendagri Terputus 2 Minggu, Ribuan Warga Perbatasan Nunukan Tidak Bisa Cetak E-KTP

Regional
Ali Mochtar Ngabalin Jadi Tenaga Ahli KSP, Ini Kata Airlangga Hartarto

Ali Mochtar Ngabalin Jadi Tenaga Ahli KSP, Ini Kata Airlangga Hartarto

Nasional

Close Ads X