Jokowi Dinilai Kurang Mengemas Isu Infrastuktur Jadi Kekuatan Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kerap bicara program pembangunan infrastruktur secara besar-besaran dalam tiga tahun pemerintahannya. Namun, ia dinilai kurang mampu mengemas isu tersebut sebagai kekuatan politik.

"Infrastuktur kesannya hanya berhenti pada peresmian-peresmian jalan tol, berhenti pada perguntingan pita," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi di Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Padahal, menurut dia, isu pembangunan infrastruktur memiliki potensi besar menjadi kekuatan politik Jokowi untuk maju lagi pada Pemilihan Presiden 2019.

Akan tetapi, Burhanuddin menilai Presiden dan pemerintah kurang mampu menjadikan isu pembangunan infrastruktur memilki branding yang kuat terasosiasi dengan Presiden.

(Baca juga: Survei Poltracking: 57,9 Persen Responden Pilih Jokowi pada 2019)

Dokumentasi Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Pekerjaan percepatan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera masih terus berlangsung.

"Misalnya kalau konektivitas atau infrastuktur dasar dibuat, maka gap ketidakadilan Jawa dan luar Jawa bisa diperkecil," kata dia.

"Bandara, bendungan, waduk, jalan tol, jalan non-tol, dermaga. Ini bagian dari sebuah proyek masa depan yang punya efek jangka panjang, efek keadilan sosial. Jadi tidak hanya berhenti pada persoalan benda fisik dan benda mati," ujar dia.

Berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 17-24 September 2017, sebanyak 68,3 persen responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-JK.

Burhanuddin meyakini, bila isu pembangunan infrastruktur tidak di-branding dengan baik, maka tingkat kepuasan masyarakat bisa saja mentok diangka 68,3 persen.

(Baca juga: Survei PolMark: Jokowi Dinilai Paling Berhasil Bangun Infrastruktur)

Kristianto Purnomo/Kompas.com Kondisi aktual Tol Kertosono-Mojokerto ruas Mojokerto Barat-Mojokerto Utara, Senin (27/6/2016). PT Marga Harjaya Infrastruktur akan menggenjot pembangunan demi bisa difungsikan saat mudik Lebaran 2016.

Pada 2015, pemerintah menganggarkan Rp 290 triliun untuk membiayai pembangunan infrastuktur. Sementara pada 2016, anggaran infrastruktur mencapai Rp 313 triliun.

Adapun pada 2017, anggaran infrastruktur melonjak menjadi Rp 387 triliun. Artinya dalam rentang waktu 2015-2017, anggaran infrastruktur yang dialokasikan di dalam APBN sudah mencapai Rp 990 triliun.

Sementara itu, tahun depan pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur mencapai Rp 409 triliun tahun depan.

(Baca juga: Jokowi: Jangan Mimpi Bersaing apabila Infrastruktur Tertinggal)

Anggaran Infrastruktur Rp 409 triliun terdapat di Kementerian Pekerjaan Umum PUPR dan Perumahan Rakyat Rp 106 triliun, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Rp 48 triliun, masuk ke Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 33,9 triliun.

Ada pula alokasi anggaran infrastuktur di investasi pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebesar Rp 41,5 triliun.

Agus Suparto/Fotografer Kepresidenan Presiden Jokowi naik mobil off road Land Rover Defender County saat meninjau ruas jalan tol Bekasi, Cawang, Kampung Melayu (Becakayu), Jumat (3/11/2017).

(Baca juga: Istana Bantah Jokowi Paksakan Proyek Infrastruktur Rampung 2019)

Selain itu, ada juga pembangunan rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 7.062 unit dan 11 bendungan baru.

Sementara di perhubungan, anggaran infrastruktur akan digunakan untuk pembangunan jalur kereta api sepanjang 639 km, membiayai proyek LRT Rp 23 km, dan pembangunan bandara baru di 15 lokasi.

Adapun di sektor informasi dan telekomunikasi, dana infrastuktur akan digunakan untuk pembangunan desa broadband terpadu di 100 lokasi dan pembangunan BTS di 380 lokasi terutama di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.