Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Daerah Mau Bangun Infrastruktur, Jokowi Tawarkan "PT Sri Mulyani"

Kompas.com - 24/10/2017, 17:09 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden  Joko  Widodo menyoroti persoalan inovasi pembiayaan oleh para kepala daerah se-Indonesia.

Ia  mengatakan, pemerintah  provinsi, kabupaten atau wali kota yang ingin menggencarkan proyek pembangunan infrastruktur tetapi tidak memiliki anggaran, dapat meminjam ke PT SMI.

"Kalau misalnya mau membangun pasar, rumah sakit, jalan, bisa minjam ke PT SMI," ujar Jokowi, saat pidato pertemuan dengan gubernur, bupati dan wali kota se-Indonesia, di Istana Negara, Selasa (24/10/2017).

Jokowi sempat berkelakar soal kepanjangan PT SMI itu.

"PT SMI itu, Sri  Mulyani Indarwati," ujar Jokowi, disambut tawa para kepala daerah.

"Bukan. PT SMI itu PT Sarana Multi Infrastruktur yang memang miliknya Ibu Sri Mulyani Indarwati. Ini namanya mirip-mirip sih," lanjut dia.

Baca: Diminta Jangan Hanya Jadi Panglima Infrastruktur, Ini Jawaban Jokowi

PT SMI diketahui merupakan BUMN Kementerian Keuangan yang bergerak di sektor  pembiayaan infrastruktur dan membantu persiapan proyek infrastruktur.

Sektor-sektor yang dapat dibiayai oleh PT SMI, antara lain jalan tol, jembatan, transportasi, minyak dan gas, telekomunikasi, pengolahan limbah, irigasi, air minum, infrastruktur sosial hingga rolling stock kereta api.

Jokowi mengatakan, bunga pengembalian pinjaman tergolong rendah, yakni 6,9 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan bunga di bank.

"Ya kalau dibandingkan pinjem ke bank berapa?" ujar Jokowi.

Kelebihannya, selain bisa memberikan pinjaman, PT SMI sekaligus melaksanakan pendampingan hingga proyek tersebut rampung. Artinya, proyek  yang dihasilkan  dipastikan  punya kualitas baik.

"Jadi ini adalah alternatif pembiayaan kalau Bapak Ibu Saudara sekalian memang belum kenal dengan PT SMI. Tinggal dicicil saja setiap bulan dengan APBD," ujar Jokowi.


Kompas TV Ada analisis, warga di luar Jawa dan Sumatera merasakan betul dampak pembangunan infrastruktur.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com