Istana Bantah Jokowi Paksakan Proyek Infrastruktur Rampung 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung membantah Presiden Joko Widodo memaksakan sejumlah proyek infrastruktur selesai pada 2019.

"Mana bisa proyek infrastruktur itu dipaksakan untuk selesai?" ujar Pramono di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (10/10/2017).

"Yang namanya pembangunan infrastruktur itu, kalau memang selesai ya selesai. Kalau enggak selesai ya enggak selesai. Tahun anggarannya kan sudah direncanakan dan dipersiapkan," lanjut dia.

Pramono melanjutkan, salah satu cara agar proyek infrastruktur itu selesai tepat waktu, yakni dengan berkolaborasi antara BUMN dengan swasta.

Kolaborasi itu sekaligus mematahkan pendapat di kalangan pengusaha yang mengatakan bahwa porsi proyek infrastruktur lebih besar diberikan kepada BUMN dibandingkan kepada swasta.

(Baca: Ketua MPR: 3 Tahun Jokowi-JK, Infrastruktur Bagus, tetapi Warga Susah)

"Apa yang dikerjakan BUMN itu sebenarnya bagian kecil. Kalau kita lihat yang terakhir diresmikan Presiden, misalnya tol Bawean, Mojokerto, Jombang, Kertosono, itu kan swasta," ujar Pramono.

"Dengan demikian enggak ada lagi alasan swasta merasa tidak diberi porsi. Karena porsi swasta tetap jauh lebih besar daripada BUMN," lanjut dia.

Menurut Pramono, saat ini adalah era kompetisi. Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla disebutnya lebih mengutamakan siapa yang dapat dengan cepat menyelesaikan proyek infrastruktur demi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

"Jadi sebenarnya tidak perlu ini harus BUMN, ini harus swasta. Ya siapa yang bisa bekerja lebih cepat, lebih baik kualitasnya, ya monggo saja," ujar Pramono.