Survei PolMark: Jokowi Dinilai Paling Berhasil Bangun Infrastruktur

Kompas.com - 22/10/2017, 16:21 WIB
Pemaparan hasil survei PolMark Indonesia di SCBD Jakarta, Minggu (22/10/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPemaparan hasil survei PolMark Indonesia di SCBD Jakarta, Minggu (22/10/2017).
|
EditorEgidius Patnistik


JAKARTA, KOMPAS.com - Survei yang dilakukan PolMark Indonesia menunjukkan bahwa pembangunan di bidang infrastruktur merupakan salah satu keberhasilan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam tiga tahun terakhir.

"Sebanyak 51,3 persen responden menilai pembangunan infrastruktur dilakukan lebih cepat," ujar Direktur PolMark Indonesia Eep Saefullah dalam pemaparan survei di SCBD Jakarta, Minggu (22/10/2017).

Kemudian, sebanyak 6,3 persen menilai warga lebih sejahtera dalam tiga tahun terakhir. Selain itu, sebanyak 4,9 persen responden menilai korupsi semakin berkurang. Kemudian, layanan kesehatan masyarakat lebih baik dan terjangkau.

Sebanyak 82, 8 persen responden setuju dengan pernyataan bahwa di bawah kepemimpinan Jokowi, pembangunan jalan raya, jalan tol, tol laut, rel kereta api, pelabuhan, lapangan terbang, terminal, stasiun kereta api, puskesmas dan rumah sakit, sekolah dan kampus perguruan tinggi, jaringan listrik dan air minum serta fasilitas-fasilitas umum lainnya meningkat dengan pesat.

Baca juga : Survei PolMark: 44,3 Persen Responden Ingin Jokowi Jabat Dua Periode

Hanya, 10,1 persen yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Sebanyak 7,1 responden menyatakan tidak tahu dan tidak menjawab.

Wawancara survei dilakukan pada 9 - 20 September 2017. Populasi survei ini adalah warga negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di seluruh Indonesia, dan telah mempunyai hak pilih yakni berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah ketika dilakukan survei.

Sampel berasal dari seluruh Provinsi yang terdistribusi secara proporsional berdasarkan besaran jumlah pemilih.

Jumlah responden 2.250 orang dengan proporsi imbang (50:50) laki-laki dan perempuan. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error lebih kurang 2,1 persen. Selain itu, tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

Baca juga : Survei Kompas: 70,8 Persen Responden Puas dengan Kinerja Jokowi-JK

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

Nasional
Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

Nasional
Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

Nasional
UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

Nasional
Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan 'New Normal'

Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan "New Normal"

Nasional
49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

Nasional
Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

Nasional
Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Dewas KPK Tindaklanjuti 183 Permintaan Pemberian Izin Terkait Penindakan

Dewas KPK Tindaklanjuti 183 Permintaan Pemberian Izin Terkait Penindakan

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Syarat 'New Normal' Tak Hanya Turunnya Penularan Covid-19

Kepala Bappenas Sebut Syarat "New Normal" Tak Hanya Turunnya Penularan Covid-19

Nasional
Peringatan Bulan Bung Karno di Tengah Pandemi Covid-19

Peringatan Bulan Bung Karno di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Mendagri Terbitkan Surat Edaran soal Pelarangan Bansos untuk Kepentingan Pilkada

Mendagri Terbitkan Surat Edaran soal Pelarangan Bansos untuk Kepentingan Pilkada

Nasional
Temui Sri Mulyani, Mendagri Minta Pemotongan Anggaran Pilkada 2020 Direvisi

Temui Sri Mulyani, Mendagri Minta Pemotongan Anggaran Pilkada 2020 Direvisi

Nasional
KPU: Pelaksanaan Pilkada 2020 Harus Sesuai Protokol Kesehatan

KPU: Pelaksanaan Pilkada 2020 Harus Sesuai Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X