Banyak Pihak Desak Novanto Diganti, Roy Suryo Minta MKD Segera Bersikap

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Roy Suryo meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) segera memproses dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua DPR RI Setya Novanto.

Novanto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kini berstatus tahanan.

"Lebih baik MKD segera bersikap apalagi sudah banyak permintaan dari masyarakat," kata Roy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/11/2017).

Roy menyebutkan beberapa contoh misalnya, sejumlah mahasiswa S2 yang melaporkan Novanto ke MKD beberapa waktu lalu serta desakan dari unsur masyarakat lainnya yang meminta Novanto diganti atau mundur dari jabatannya.

(Baca juga : Pelapor Novanto Yakin Laporannya Bakal Diproses MKD)

Kasus Novanto, ia melanjutkan, bahkan telah disoroti oleh sejumlah media massa internasional.

Roy menegaskan, marwah dan citra DPR harus dipertahankan. Terlebih Novanto menjabat pimpinan tertinggi DPR RI.

Meskipun aturan tak mengharuskan seseorang mundur dari jabatannya sebelum status hukumnya berkekuatan hukum tetap, namun Roy menilai DPR seharusnya mengikuti suara rakyat.

"Apa jadinya citra Indonesia kalau dipimpin dengan seseorang yang menurut masyarakat itu sudah tidak kredibel lagi," kata mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu.

(Baca juga : Ketua DPR Setya Novanto Dilaporkan Lagi ke MKD)

Ia menambahkan, dalam waktu dekat Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas juga akan menyampaikan sikap resmi fraksi terkait hal tersebut.

"Kami akan memberikan catatan, kami akan memberikan rekomendasi resmi yang diberikan oleh Ketua Fraksi kami Mas Edhie Baskoro Yudhoyono," ujar Roy.

Rapat pleno Golkar, Selasa (21/11/2017), menetapkan Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Golkar setelah Setya Novanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Meski berstatus tahanan KPK, namun Golkar tetap mempertahankan Novanto sebagai ketua umum dan menunggu hasil praperadilan yang diajukan Novanto. Begitu pula dengan status Novanto sebagai Ketua DPR.

Namun, sejumlah pihak mendesak Golkar untuk segera melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dan memilih ketua umum baru.

Termasuk pada posisi Ketua DPR. Sejumlah fraksi berharap Novanto diganti atau bersedia mengundurkan diri.