Kompas.com - 23/11/2017, 16:53 WIB
HMPI melaporkan Setya Novanto ke MKD, Kamis (23/11/2017) Kompas.com/Rakhmat Nur HakimHMPI melaporkan Setya Novanto ke MKD, Kamis (23/11/2017)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Setya Novanto dilaporkan oleh Himpunan Mahasiwa Pascasarjana Indonesia (HMPI) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Laporan dilakukan karena Novanto diduga melanggar kode etik dan sumpah jabatan dengan menyandang status tersangka kasus korupsi.

Ketua Umum HMPI Andi Fajar Asti mengatakan, pihaknya melaporkan Novanto karena diduga melanggar kode etik dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) karena menjadi tersangka korupsi e-KTP.

Novanto kini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi dan mendekam di Rutan KPK.

"Ada 8 poin ini yang dilanggar Setya Novanto. Kajian kami dari Undang-Undang MD3 sendiri itu ada tiga pasal yang dilanggar. Kemudian kajian kode etik ada lima pasal yang dilanggar," kata Andi seusai melaporkan Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/11/2017).

Dalam Undang-Undang MD3, Novanto diduga melanggar Pasal 87 Ayat 2 yang berbunyi, "Pimpinan DPR diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Huruf c apabila: melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR berdasarkan keputusan rapat paripurna setelah dilakukan pemeriksaan oleh MKD DPR."

(Baca juga: Tarik Ulur di MKD Hanya untuk Setya Novanto...)

Selain itu, HMPI juga menilai Novanto melanggar Pasal 81 yang berisikan sebelas kewajiban anggota DPR.

Andi mengatakan, Novanto telah menarik perhatian banyak pihak dan memperburuk citra DPR yang sudah terpuruk. Karena itu, HMPI mendesak agar MKD segera memproses laporannya agar mempercepat pergantian Ketua DPR yang merupakan jabatan publik.

"Saya kira jangan sampai satu orang merusak 560 anggota DPR. Saya kira masih banyak anggota DPR lain yang punya kredibilitas untuk bagaimana menjaga marwah lembaga tinggi kita ini," tutur dia.

Kompas TV Setya Novanto diduga melakukan pelanggaran sumpah jabatan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU Usulkan Alternatif Jadwal Pemilu 14 Februari 2024

KPU Usulkan Alternatif Jadwal Pemilu 14 Februari 2024

Nasional
OTT Hakim PN Surabaya: Dugaan Kongkalikong Bubarkan Perusahaan untuk Bagi Keuntungan

OTT Hakim PN Surabaya: Dugaan Kongkalikong Bubarkan Perusahaan untuk Bagi Keuntungan

Nasional
Bertambah 51, Total Pasien Covid-19 di Wisma Atlet 2.687

Bertambah 51, Total Pasien Covid-19 di Wisma Atlet 2.687

Nasional
Lebih dari 2.000 Kasus Covid-19 Sehari dan 1.000 Omicron, Indonesia Masuki Gelombang 3 Pandemi

Lebih dari 2.000 Kasus Covid-19 Sehari dan 1.000 Omicron, Indonesia Masuki Gelombang 3 Pandemi

Nasional
Itong Isanini Tersangka Suap, KY Ungkap Laporan Pelanggaran Etik Hakim di Jatim Ranking Dua

Itong Isanini Tersangka Suap, KY Ungkap Laporan Pelanggaran Etik Hakim di Jatim Ranking Dua

Nasional
Tertutupnya Mabes Polri soal Asal Usul Pelat Mirip Polisi yang Dimiliki Arteria Dahlan

Tertutupnya Mabes Polri soal Asal Usul Pelat Mirip Polisi yang Dimiliki Arteria Dahlan

Nasional
Itong Isnaini Tersangka, KY: Ada Dugaan Pelanggaran Etik Hakim

Itong Isnaini Tersangka, KY: Ada Dugaan Pelanggaran Etik Hakim

Nasional
Satgas Sebut Belum Ada Gejala Khas yang Timbul akibat Varian Omicron

Satgas Sebut Belum Ada Gejala Khas yang Timbul akibat Varian Omicron

Nasional
Megaproyek IKN, 20.000 Masyarakat Adat Tersingkir dan Dugaan 'Hapus Dosa' Korporasi

Megaproyek IKN, 20.000 Masyarakat Adat Tersingkir dan Dugaan "Hapus Dosa" Korporasi

Nasional
Bahaya Omicron di Depan Mata, Kasus Aktif Covid-19 Naik 3.000 Hanya dalam Sepekan

Bahaya Omicron di Depan Mata, Kasus Aktif Covid-19 Naik 3.000 Hanya dalam Sepekan

Nasional
15 Tahun Aksi Kamisan dan Negara yang Seakan Lari dari Tanggung Jawab

15 Tahun Aksi Kamisan dan Negara yang Seakan Lari dari Tanggung Jawab

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, TNI dan Polri Diminta Siapkan Isolasi Terpusat di Tiap Daerah

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, TNI dan Polri Diminta Siapkan Isolasi Terpusat di Tiap Daerah

Nasional
Kala Hakim Itong 'Ngamuk', Sebut KPK Omong Kosong dan Mendongeng Saat Ditetapkan Tersangka Suap Rp 1,3 Miliar

Kala Hakim Itong "Ngamuk", Sebut KPK Omong Kosong dan Mendongeng Saat Ditetapkan Tersangka Suap Rp 1,3 Miliar

Nasional
Kasus Hakim PN Surabaya, Ini Kode Komunikasi yang Dipakai Para Tersangka..

Kasus Hakim PN Surabaya, Ini Kode Komunikasi yang Dipakai Para Tersangka..

Nasional
Polisi Diminta Tak Diam soal Dugaan Pelat Polri Arteria, IPW: Ini Pelanggaran Hukum

Polisi Diminta Tak Diam soal Dugaan Pelat Polri Arteria, IPW: Ini Pelanggaran Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.