Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PKB Prediksi Hanya Tujuh Parpol yang Akan Mengisi Parlemen

Kompas.com - 21/11/2017, 17:59 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy memprediksi jumlah partai politik (parpol) yang bakal lolos menjadi peserta Pemilu 2019 hanya 14 parpol.

"Saya perkirakan dari 14 ini hanya tujuh yang ada di parlemen," kata Lukman dalam diskusi yang digelar Perludem, di Jakarta, Selasa (21/11/2017).

Prediksi tersebut dia sampaikan melihat beberapa parpol yang mendaftar menjadi calon peserta pemilu ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, tampak kurang meyakinkan.

Menurut Lukman, dengan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, seharusnya dokumen fisik yang disampaikan ke KPU mencapai belasan boks. Namun, dia melihat ada sejumlah parpol baru hanya mengumpulkan dokumen kurang dari 10 boks.

(Baca juga: PKB Targetkan 100 Kursi DPR pada Pemilu 2019)

Lukman menambahkan, dengan hanya tujuh parpol yang duduk di parlemen, maka secara otomatis kondisi ini akan memperkuat sistem presidensial.

Mengenai prediksi ini, peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengatakan, sebetulnya masih sulit peluang menghitung berapa parpol yang bakal lolos ikut pemilu dan duduk di parlemen.

"Mudah-mudahan, kalau menurut saya sih lebih sedikit parpol lebih baik ya. Sebab kita ke depan itu membutuhkan sistem multipartai yang moderat ya. Bukan sistem multipartai yang ekstrem," kata Syamsuddin kepada wartawan.

(Baca juga: Partai-partai Baru Pemilu 2019, Sekadar Penggembira?)

Sepakat dengan Lukman, Syamsuddin menilai lebih sedikit parpol akan lebih baik untuk penguatan sistem presidensial.

"Tidak harus 10 parpol atau lebih. Sistem dengan sdikit parpol lebih baik. Bahwa untuk mengefektifkan sistem persidensiil kita jumlah parpol sebaikhya lebih sedikit ya," kata dia.

Kompas TV Hingga saat ini ternyata masih belum ada satu pun partai politik yang statusnya telah memenuhi syarat administrasi untuk bisa menjadi peserta Pemilu 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com