Kompas.com - 21/11/2017, 14:33 WIB
Ketua DPR Setya Novanto meninggalkan ruangan ketika skors Rapat Paripurna ke-9 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017). Rapat tersebut membahas tentang pengesahan RUU Ormas serta pengesahan RUU tentang protokol perubahan persetujuan marrakesh mengenai pembentukan organisasi perdagangan dunia. ANTARA FOTO / WAHYU PUTRO AKetua DPR Setya Novanto meninggalkan ruangan ketika skors Rapat Paripurna ke-9 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017). Rapat tersebut membahas tentang pengesahan RUU Ormas serta pengesahan RUU tentang protokol perubahan persetujuan marrakesh mengenai pembentukan organisasi perdagangan dunia.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, menilai, Ketua DPR pengganti Setya Novanto sebaiknya benar-benar dapat mengubah citra lembaga legislatif tersebut. Menurut dia, nama yang ditunjuk Partai Golkar sebaiknya tak cuma sebagai perpanjangan Novanto.

"Harga mati, Ketua DPR tidak boleh kontroversial atau punya kasus hukum," kata Yunarto dalam diskusi di lantor ICW, Jakarta, Selasa (21/11/2017).

Menurut Yunarto, saat ini dibutuhkan Ketua DPR yang dapat memberikan nuansa baru di parlemen. Setidaknya, sosok tersebut punya niat untuk membangun citra DPR dengan kerja hanya dalam dua tahun.

Baca juga: Usut Setya Novanto, MKD Pertimbangkan Minta Keterangan KPK

Yunarto mengatakan, pengganti Novanto sebaiknya bersih dari isu korupsi dan kasus hukum lainnya. Selain itu, harus bisa melakukan perubahan mendasar dari sisi kebijakan terhadap semua kelemahan DPR saat ini.

Sebagai contoh, menurut Yunarto, hasil survei yang dilakukan beberapa lembaga menempatkan DPR sebagai lembaga negara yang memiliki citra paling buruk. DPR dinilai lembaga yang berkinerja paling rendah.

Selain itu, parlemen dianggap sebagai lembaga paling korup.

"Tugas utama ketua DPR yang baru adalah membangun citra baru dari sisi kebijakan atau menjadi PR dan marketing sebagai bungkus," kata Yunarto.

Kompas TV Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menggelar rapat pleno membahas nasib sang ketua umum, Setya Novanto.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PBNU Panggil PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

PBNU Panggil PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
Komisi II Hormati Rencana UU IKN Mau Digugat ke MK

Komisi II Hormati Rencana UU IKN Mau Digugat ke MK

Nasional
Kisah Penyandang Disabilitas, dari Hampir Bunuh Diri hingga Jadi Atlet Paralimpiade Nasional

Kisah Penyandang Disabilitas, dari Hampir Bunuh Diri hingga Jadi Atlet Paralimpiade Nasional

Nasional
ICW: Tuntutan Ringan terhadap Azis Kuatkan Dugaan KPK Enggan Beri Efek Jera pada Pelaku Korupsi

ICW: Tuntutan Ringan terhadap Azis Kuatkan Dugaan KPK Enggan Beri Efek Jera pada Pelaku Korupsi

Nasional
Buka Suara, Polri Sebut Pelat Polisi Arteria Dahlan untuk Pengamanan

Buka Suara, Polri Sebut Pelat Polisi Arteria Dahlan untuk Pengamanan

Nasional
Polri Limpahkan Berkas Perkara Ferdinand Hutahaean ke Kejari Jakpus

Polri Limpahkan Berkas Perkara Ferdinand Hutahaean ke Kejari Jakpus

Nasional
Pasang Surut Hubungan Megawati dan SBY Lebih dari Satu Dekade, Berawal dari Pilpres

Pasang Surut Hubungan Megawati dan SBY Lebih dari Satu Dekade, Berawal dari Pilpres

Nasional
Din Syamsuddin Berencana Gugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi

Din Syamsuddin Berencana Gugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi

Nasional
Panglima Andika Kawal 35 Kasus Hukum yang Menjerat Prajurit TNI

Panglima Andika Kawal 35 Kasus Hukum yang Menjerat Prajurit TNI

Nasional
Apresiasi Megawati Larang Kader PDI-P Interupsi SBY, Politikus Demokrat Singgung Puan

Apresiasi Megawati Larang Kader PDI-P Interupsi SBY, Politikus Demokrat Singgung Puan

Nasional
Kemenkes Ungkap Tantangan Percepat Vaksinasi Lansia, Hoaks hingga Susah Diyakinkan

Kemenkes Ungkap Tantangan Percepat Vaksinasi Lansia, Hoaks hingga Susah Diyakinkan

Nasional
Polri Akan Luncurkan Aplikasi Presisi Polri, Seluruh Layanan dalam Genggaman

Polri Akan Luncurkan Aplikasi Presisi Polri, Seluruh Layanan dalam Genggaman

Nasional
Jokowi Serahkan Bantuan Rp 1,2 Juta ke Pedagang Pasar Baru Tanjung Enim

Jokowi Serahkan Bantuan Rp 1,2 Juta ke Pedagang Pasar Baru Tanjung Enim

Nasional
Panglima Andika Sebut Polemik di Papua-Papua Barat Akan Jadi Masalah yang Selamanya Dihadapi TNI

Panglima Andika Sebut Polemik di Papua-Papua Barat Akan Jadi Masalah yang Selamanya Dihadapi TNI

Nasional
Komisi II Minta KPU Pastikan Tak Ada Lagi Penyelenggara Pemilu Jadi Korban Meninggal

Komisi II Minta KPU Pastikan Tak Ada Lagi Penyelenggara Pemilu Jadi Korban Meninggal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.