JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya menilai, Partai Golkar sebaiknya segera menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Hal itu dilakukan untuk segera menentukan siapa pengganti Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
"Menurut saya pribadi, seharusnya munaslub dalam waktu dekat," ujar Yunarto dalam diskusi di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) Jakarta, Selasa (21/11/2017).
Rencananya, pada Selasa siang, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar akan menggelar rapat pleno untuk membahas pergantian ketua umum.
Menurut Yunarto, ada dua kemungkinan putusan yang akan diperoleh dari rapat pleno tersebut.
Pertama, menentukan pelaksana tugas ketua umum untuk menjabat sampai 2019. Kedua, menunjuk pelaksana tugas ketua umum untuk mempersiapkan munaslub yang akan digelar secepatnya.
(Baca juga: Selasa Siang, Golkar Putuskan soal Usul Munaslub Gantikan Novanto)
Pelaksana tugas yang memimpin partai dinilai sebagai bagian dari kepemimpinan sebelumnya yang diganti. Dengan demikian, kepemimpinan Setya Novanto akan masih terasa di internal partai.
Selain itu, pelaksana tugas ketua umum tidak akan efektif dalam melakukan pengambilan keputusan. Beberapa kebijakan yang seharusnya ditentukan oleh ketua umum definitif akan sulit ditentukan.
"Berarti ada keterbatasan dalam pengambilan keputusan," kata Yunarto.
(Baca juga: ICW: Ketua DPR Pengganti Novanto Tak Boleh Punya Rekam Jejak Korupsi)
Selain itu, menurut Yunarto, tidak dilakukannya pemilihan ketua umum definitif melalui munaslub, dikhawatirkan dapat berdampak pada kewibawaan dan citra Partai Golkar.
Apalagi, menurut Yunarto, pada 2018-2019 akan digelar pemilihan kepala daerah, serta pemilihan calon legislatif dan pemilihan presiden.
"Kewibawaan akan berakibat pada konsolidasi nasional, pada pileg pilpres dan pilkada," kata Yunarto.