Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Disarankan Segera Gelar Munaslub untuk Ganti Setya Novanto

Kompas.com - 21/11/2017, 13:17 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya menilai, Partai Golkar sebaiknya segera menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Hal itu dilakukan untuk segera menentukan siapa pengganti Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

"Menurut saya pribadi, seharusnya munaslub dalam waktu dekat," ujar Yunarto dalam diskusi di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) Jakarta, Selasa (21/11/2017).

Rencananya, pada Selasa siang, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar akan menggelar rapat pleno untuk membahas pergantian ketua umum.

Menurut Yunarto, ada dua kemungkinan putusan yang akan diperoleh dari rapat pleno tersebut.

Pertama, menentukan pelaksana tugas ketua umum untuk menjabat sampai 2019. Kedua, menunjuk pelaksana tugas ketua umum untuk mempersiapkan munaslub yang akan digelar secepatnya.

(Baca juga: Selasa Siang, Golkar Putuskan soal Usul Munaslub Gantikan Novanto)

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto saat ditemui sela-sela seminar nasional Fraksi Partai Golkar MPR RI, di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Kamis (19/10/2017). KOMPAS.com/Kristian Erdianto Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto saat ditemui sela-sela seminar nasional Fraksi Partai Golkar MPR RI, di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Kamis (19/10/2017).
Menurut Yunarto, menunjuk pelaksana tugas (Plt) ketua umum sampai 2019 akan memiliki dampak negatif bagi partai. Menurut dia, secara otomatis akan terjadi status quo kepemimpinan.

Pelaksana tugas yang memimpin partai dinilai sebagai bagian dari kepemimpinan sebelumnya yang diganti. Dengan demikian, kepemimpinan Setya Novanto akan masih terasa di internal partai.

Selain itu, pelaksana tugas ketua umum tidak akan efektif dalam melakukan pengambilan keputusan. Beberapa kebijakan yang seharusnya ditentukan oleh ketua umum definitif akan sulit ditentukan.

"Berarti ada keterbatasan dalam pengambilan keputusan," kata Yunarto.

(Baca juga: ICW: Ketua DPR Pengganti Novanto Tak Boleh Punya Rekam Jejak Korupsi)

Selain itu, menurut Yunarto, tidak dilakukannya pemilihan ketua umum definitif melalui munaslub, dikhawatirkan dapat berdampak pada kewibawaan dan citra Partai Golkar.

Apalagi, menurut Yunarto, pada 2018-2019 akan digelar pemilihan kepala daerah, serta pemilihan calon legislatif dan pemilihan presiden.

"Kewibawaan akan berakibat pada konsolidasi nasional, pada pileg pilpres dan pilkada," kata Yunarto.

Kompas TV Setelah penahanan ketua umumnya, kini Partai Golkar belum menentukan sikap apakah mengganti ketua umum atau menunjuk pelaksana tugas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com