Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi, JK, hingga Luhut Diprediksi Berperan Tentukan Pengganti Novanto di DPR

Kompas.com - 21/11/2017, 13:55 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya memprediksi, pertarungan politik akan terjadi dalam proses pergantian Ketua DPR RI. Menurut dia, bukan tidak mungkin pertarungan secara politik itu melibatkan beberapa elit politik, termasuk eksekutif.

"Akan terjadi pertarungan politik antarkubu. Orang pasti bicara bagaimana sikap Jokowi, sikap LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) dan sikap JK (Jusuf Kalla)," ujar Yunarto dalam diskusi di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) Jakarta, Selasa (21/11/2017).

Menurut Yunarto, beberapa nama kader Golkar yang sudah muncul ke publik yakni, Zainuddin Amali, Agus Gumiwang, Aziz Syamsuddin dan Bambang Soesatyo.

Baca juga : Idrus Pastikan Golkar Tahu Diri untuk Tarik Novanto dari Ketua DPR

Pengamat politik Yunarto Wijaya dalam diskusi dan bedah buku di Gedung KPK Jakarta, Sabtu (4/11/2017).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Pengamat politik Yunarto Wijaya dalam diskusi dan bedah buku di Gedung KPK Jakarta, Sabtu (4/11/2017).
Yunarto mengatakan, jika dipetakan secara dukungan, banyak orang sering mengatakan bahwa Aziz Syamsuddin adalah orang yang paling dekat dengan Setya Novanto. Kemungkinan juga didukung oleh Aburizal Bakrie.

Sementara itu, menurut Yunarto, Zainuddin Amali dianggap punya kedekatan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Pertanyaan menarikan kemudian, Presiden ke mana? Saya ragu dua nama yang saya sebutkan tadi, perwakilan dari Novanto dan perwakilan JK bisa memenangkan pertarungan," kata Yunarto.

Baca juga : Wakil Ketua MKD: Setya Novanto Terindikasi Kuat Langgar Sumpah Jabatan

Menurut Yunarto, bisa jadi orang-orang pilihan Jokowi adalah kuda hitam yang bisa memenangkan pertarungan kursi ketua DPR. Ada dua nama yang diprediksi, yakni Bambang Soesatyo dan Agus Gumiwang.

Meski demikian, menurut Yunarto, siapapun orangnya, ketua DPR pengganti Setya Novanto tidak boleh orang yang sedang atau berpotensi memiliki kasus hukum, kontroversial secara hukum, atau memiliki rekam jejak buruk terkait kasus korupsi.

Kompas TV Setelah resmi menjadi pesakitan KPK, kini para kolega dan lawan politik, mulai membidik kursi panas yang ia duduki



Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com