Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/11/2017, 06:09 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Situasi tersebut membuat Novanto otomatis tak bisa menjalankan tugasnya sebagai Ketua DPR.

Sejumlah partai mendorong agar posisi tersebut segera diisi oleh orang baru. Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno, misalnya, mengatakan akan berkonsultasi dengan pimpinan Fraksi PAN di DPR untuk membicarakan hal tersebut.

Eddy menilai perlu ada langkah yang diambil untuk mengembalikan marwah dan kredibilitas DPR.

Menurutnya, DPR perlu dipimpin oleh sosok yang berintegritas, memiliki rekam jejak baik serta berkomitmen penuh dalam pemberantasan korupsi.

"Secepatnya DPP PAN akan berkonsultasi dengan Fraksi PAN untuk mengembalikan kehormatan DPR, khususnya kursi pimpinan yang vakum pasca penahanan Ketua DPR," kata Eddy melalui keterangan tertulis, Senin (20/11/2017).

(Baca juga : Alasan Setya Novanto Usulkan Idrus Marham Jabat Plt Ketum Golkar)

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Desmond J Mahesa menilai Novanto seharusnya bersedia menanggalkan kepentingan pribadinya untuk mempertahankan jabatan Ketua DPR RI.

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10/2017).

 

Menurutnya, dibutuhkan kesadaran agar citra DPR tak terus-menerus rusak.

"Nah kami tuntut adalah kesadaran Pak Nov bahwa apakah beliau mencintai kelembagaan atau kepentingan pribadi" kata Desmond.

Adapun Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ida Fauziah menilai status Novanto saat ini berpengaruh terhadap citra DPR.

Meski kerja pimpinan DPR kolektif kolegial dan bisa terus berjalan, namun ia berharap ada proses pergantian Ketua DPR sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Iya (segera pergantian) saya kira sesuai dengan mekanisme kita," tuturnya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com